TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, mengatakan sudah ada investor yang tertarik menanamkan modalnya di industri film Indonesia. Hal ini memungkinkan setelah pemerintah mencabut sektor industri film dari Daftar Negatif Investasi (DNI). "Korea sudah lama berminat berinvestasi," kata Triawan kepada Tempo, Jumat, 12 Februari 2016.
Triawan menjelaskan keinginan pengusaha Korea untuk berinvestasi dalam industri film Indonesia sudah lama. Tapi industri film masuk dalam DNI sehingga niatan tersebut terhadang. "Dulu tidak bisa, karena 1 persen pun modal luar negeri tidak boleh masuk dalam industri film," ujarnya.
Namun Triawan belum bisa memastikan nilai investasi yang bakal masuk. Yang jelas, kata dia, setelah industri film keluar dari DNI, sektor bisnis bioskop bisa semakin berkembang. Selama ini perkembangan film di Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan negara lain. Triawan memberi contoh, jumlah bioskop yang ada di seluruh Tanah Air sama dengan jumlah layar lebar di kota Beijing, Cina. "Hanya 1.117 layar."
Pada Kamis, 11 Februari 2016, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi X yang salah satu isinya merevisi DNI sektor bisnis perfilman yakni dalam bidang produksi, distribusi, dan eksibisi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk memotong kartel bisnis yang hanya dimiliki pihak tertentu. "Salah satunya pada industri bioskop," kata Pramono di Kompleks Istana Merdeka.
Rencana pencabutan bisnis film dari DNI sebelumnya menuai perdebatan. Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia menganggap kebijakan ini terlalu terburu-buru. Ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) Ody Mulya Hidayat juga khawatir, pembukaan keran investasi mengancam bisnis bioskop independen. Berbeda dengan Ody, Persatuan Produser Film Indonesia menilai kebijakan itu akan mengundang investor dan mengembangkan industri film di tanah air.
DEVY ERNIS | ISTMAN MP
