Jabar Bujuk Jepang Investasi Proyek Tol Dalam Kota Bandung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana jalan layang non tol dan gedung bertingkat di kawasan Ambasador, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Suasana jalan layang non tol dan gedung bertingkat di kawasan Ambasador, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembiayaan Proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) diproyeksikan kembali dibiayai Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menjajaki kerja sama dengan JICA untuk pendanaan pembangunan BIUTR jalur Pasteur-Cileunyi."Info terakhir sedang penjajakan dengan JICA, Jepang," katanya di Bandung, Kamis (12 Februari 2016).

    Penjajakan kerja sama itu dilakukan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan BIUTR. Karena berdasarkan rencana sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN atau dana pinjaman.

    Menurutnya rencana pembangunan BIUTR sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Bahkan kini 14 lembaga dan kementrian telah sepakat lahannya digunakan untuk proyek tersebut dari sebelumnya hanya sembilan.

    Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer akan melintasi lahan milik sejumlah lembaga dan kementerian. Seperti lahan milik Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenetrian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya.

    "Jadi hasil pertemuan yang dikoordinir Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu dari 14 lembaga dan kementerian sepakat mendukung pembangunan BIUTR Pasteur-Cileunyi," ujarnya.

    Hasil pertemuan itu juga disepakati pembentukan tim kecil, untuk menindaklanjuti penggunaan lahan milik 14 lembaga dan kementerian tersebut. Mulai dari melakukan pengukuran hingga lokasi mana saja dari lahan-lahan itu yang terkena proyek BIUTR. "Sekarang proses lanjutan kami akan menghadap ke Kementerian PU Pera rencananya Senin, 15 Februari 2016," katanya.

    Untuk lanjutan pembangunan interchange kilo meter 149 sepanjang 6,7 kilometer, Pemprov Jabar tahun ini menganggarkan Rp 200 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membebaskan lahan sepanjang 2,7 kilo meter. Sementara 4 kilometer sisanya dibebaskan dengan dana dari pemerintah pusat. 

    "Yang 4 kilometer dan 20 kilometer itu pendanaan dari pusat. Kami (Pemprov Jabar) mendukung fasilitasi membantu penyelesaian," ujarnya.

    Ditanya besaran anggaran pembangunan BIUTR, pihaknya mengaku, belum bisa memastikan hal itu. Karena saat ini sedang dilakukan penghitungan kembali. Bahkan perubahan penetapan lokasi proyek tersebut juga akan diperpanjang hingga Desember tahun ini."Anggaran ini sedang dihitung kembali," ujarnya.

    Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Denny Juanda mengatakan pihak JICA pada 2014 lalu sudah pernah meminta digelarnya pertemuan khusus terkait proyek BIUTR dengan Pemprov Jabar.

    Pihaknya mengaku sudah menangkap sinyal JICA hendak mengambil alih kelangsungan proyek tersebut. “Mereka ingin proyek kepentingan," katanya.

    Berdasarkan pembicaraan awal dengan JICA, pihak Jepang tertarik untuk mengambil sisi konstruksi proyek tersebut dengan skema awal yang ditetapkan Bappenas yakni public private partnership (PPP).

    Menurutnya selain pihak swasta terlibat, ada kemungkinan pihak Jepang memberikan dana pinjaman. “Mereka juga berencana ikut lelangnya, sementara pengadaan tanahnya dari Pemprov,” ujarnya.

    Menurutnya keterlibatan JICA dalam proyek tol lingkar dalam kota Bandung tersebut mirip dengan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Meski Jepang terlibat dalam perencaan awal, konstruksi tol tersebut untuk seksi I akhirnya dimenangkan perusahaan dari Cina.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.