Blok Masela, Pertamina Tunggu Keputusan Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa fasilitas produksi energi panas bumi yang dioperasikan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu, Lampung, 14 Desember 2015. PT. Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu mentargetkan dapat memenuhi lebih dari 20% kebutuhan listrik di Lampung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Petugas memeriksa fasilitas produksi energi panas bumi yang dioperasikan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu, Lampung, 14 Desember 2015. PT. Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu mentargetkan dapat memenuhi lebih dari 20% kebutuhan listrik di Lampung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero), yang berminat terlibat dalam proyek di Blok Masela, masih menunggu rencana pengembangan (PoD) disetujui.

    Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya saat ini menunggu sampai PoD disetujui. Pihaknya hanya mengikuti keputusan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo terkait dengan skema pembangunan kilang gas alam cair (LNG), baik di darat maupun laut.

    "Iya (tunggu PoD)," ujarnya setelah meresmikan Universitas Pertamina di Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016.

    Kendati demikian, terkait dengan saham partisipasi (PI), pihaknya akan menyasar sebesar 10 persen sampai 20 persen di luar 10 persen yang akan dialokasikan untuk badan usaha milik daerah (BUMD), merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

    Vice President Corporate Services Inpex Corporation Nico Muhyiddin mengatakan keputusan soal kelanjutan Blok Masela segera dikeluarkan. Kendati demikian, pihaknya tak menyebut lebih detail tentang skema pembangunan kilang LNG di Lapangan Abadi Masela.

    "Sebentar lagi ada berita bagus," ujarnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.