JK: Pada 2025, Pembangkit Listrik Harus Energi Terbarukan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung memperhatikan maket pengolahan energi biogas rumahan dalam pameran Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2013 di JCC, Jakarta, Rabu (21/8). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Pengunjung memperhatikan maket pengolahan energi biogas rumahan dalam pameran Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2013 di JCC, Jakarta, Rabu (21/8). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada 2025, sebagian besar sumber pembangkit listrik PLN harus berasal dari energi terbarukan.

    "Sembilan tahun dari sekarang, PLN harus 50 persen clean. Sekarang baru 30 persen," kata Wapres setelah membuka Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Februari 2016.

    Kalla mengatakan, saat ini, penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik masih begitu besar. Namun pada 2025, komposisinya harus 50 persen batu bara, 25 persen gas, dan 25 persen energi terbarukan.

    "Batu bara memang 60 persen lebih murah daripada gas, maka harus diseimbangkan. Tapi ongkos lingkungannya lebih mahal," katanya.

    Saat ini penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru sekitar 11 persen, maka 10 tahun ke depan akan diperbanyak energi terbarukan dan gas untuk mencapai target 25 persen.

    Kalla mengatakan Indonesia beruntung memiliki sumber energi terbarukan yang besar karena berada di wilayah tropis sehingga mudah mengembangkan solar energi.

    "Kita juga punya banyak gunung api, yang menurut survei, 40 persen energi panas bumi di dunia. Kita negara kepulauan, artinya kita punya angin dan ombak yang cukup. Kita punya sungai yang banyak, artinya kita bisa bangun itu," tuturnya.

    Energi terbarukan berhubungan dengan alam. Jadi di daerah tertentu, kombinasi antara energi terbarukan dan batu bara sangat diperlukan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.