Pemerintah Siapkan Pelatihan dan KUR untuk Korban PHK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 1 September 2015. Buruh dari beragam organisasi tersebut membawa isu PHK massal, masuknya buruh asing, termasuk permasalahan JHT dan BPJS. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah buruh berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 1 September 2015. Buruh dari beragam organisasi tersebut membawa isu PHK massal, masuknya buruh asing, termasuk permasalahan JHT dan BPJS. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akan didorong untuk berwirausaha. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat menyatakan pemerintah akan menyiapkan program pelatihan dan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi buruh yang terkena PHK.

    Bantuan tersebut, menurut Sahat, dirancang agar korban PHK bisa mengembangkan bentuk wirausaha maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Pemerintah akan melakukan program-program pelatihan untuk pindah keterampilan," ujarnya di Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016.

    Bagaimanapun, menurut Sahat, pemerintah masih berupaya menghindari gelombang PHK yang lebih besar. Saat ini, tim dari Kementerian Ketenagakerjaan telah mengecek perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan efisiensi.

    Sahat mencontohkan efisiensi yang direncanakan Chevron. Menurut dia, sebelum melakukan efisiensi dengan memangkas sebagian pekerjanya, Chevron telah melakukan beberapa langkah lain, seperti pengurangan tenaga kerja asing dan tidak memperpanjang kontrak sebagian pekerja. 

    Hanya, karena dirasa belum optimal, Chevron pun berencana menawarkan program pengunduran diri secara sukarela kepada pekerjanya. “Chevron akan melakukan efisiensi 25 persen dari sekitar 1.700 tenaga kerjanya,” kata Sahat.

    Sahat berharap pelaku bisnis di Indonesia yang memiliki permasalahan dengan bisnis hendaknya mau berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dengan demikian, pemerintah bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengusaha. 

    Dengan adanya koordinasi bersama, permasalahan yang menyebabkan perusahaan mengambil langkah efisiensi, seperti PHK, dapat dihindari. “Artinya, pemerintah bersama-sama pengusaha membantu menyelesaikan hambatan bisnis pengusahaannya,” tutur Sahat.

    Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per Januari 2016, telah terjadi 208 kasus PHK dengan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sebanyak 1.377. PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta yang mencapai 1.047 pekerja.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.