Airnav Perlu Rp2 Triliun Remajakan Navigasi Sejumlah Bandara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung mencoba alat navigasi kapal saat mengunjungi pameran Inamarine 2015 di JI Expo, Jakarta, 21 Mei 2015. Pameran ini juga menampilkan kebutuhan perkapalan seperti offshore, coating, pengelasan dan logistik. Tempo/Tony Hartawan

    Pengunjung mencoba alat navigasi kapal saat mengunjungi pameran Inamarine 2015 di JI Expo, Jakarta, 21 Mei 2015. Pameran ini juga menampilkan kebutuhan perkapalan seperti offshore, coating, pengelasan dan logistik. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaran Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia pada tahun ini mengalokasikan Rp2 triliun untuk peremajaan peralatan navigasi penerbangan di sejumlah bandara.

    Wisnu Darjono, Direktur Operasi Airnav Indonesia, mengatakan saat ini sudah 80% bandara di Indonesia telah dilakukan peremajaan peralatan agar mengikuti standar penerbangan internasional.

    "Tapi, ada penambahan bandara baru seperti di Kertajati dan beberapa lagi bandara yang akan dibangun, sehingga jumlah yang harus ditangani akan terus bertambah," katanya seusai peresmian tower baru di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Rabu (10 Februari 2016).

    Dia menjelaskan, selama ini pihaknya harus menggunakan skala prioritas untuk bandara yang memiliki traffic tinggi dan melayani penerbangan internasional, karena banyaknya tower bandara yang mesti ditangani.

    Selanjutnya, Airnav menangani bandara kecil dengan intensitas penerbangan seminggu sekali, yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah dengan memperpanjang landasan pacu serta peningkatan kemampuan alat navigasi.

    Sebenarnya, peralatan navigasi penerbangan Indonesia sudah setara dengan sejumlah negara lain seperti Australia, Singapura, Thailand.

    "Bahkan, peralatan kami di Makassar sudah lebih bagus dari Australia. Airnav juga terus meningkatkan teknologi navigasi seiring perkembangan industri kedirgantaraan yang berkembang pesat," tegasnya.

    Disinggung mengenai pengambilalihan pelayanan pengaturan lalu lintas di sektor ABC atau Natuna yakni Kepulauan Riau yang masih ditangani oleh Singapura, dirinya memastikan akan segera diambil oleh AirNav paling lambat pada 2019.

    Menurutnya, proses pengambilalihan operasional pelayanan di wilayah tersebut butuh waktu karena Airnav harus mempersiapkan fasilitas di dalam negeri. Selain itu, harus didukung diplomasi internasional dan itu bukan hanya kewenangan kami.

    "Ini kepentingan negara dan bukan hanya Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Ini juga menyangkut wilayah penerbangan internasional," ujarnya.

    Pihaknya meminta para pengamat penerbangan untuk menahan diri memberikan komentar yang negatif mengenai peralatan navigasi nasional, karena akan menjadi alat bagi negara lain yang menganggap bahwa Indonesia tidak siap mengelola pelayanan penerbangan di sektor ABC.

    Sementara itu, Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Ardhi Tjahjoko mengungkapkan tower di Bandara Husein Sastranegara sudah berusia hampir 98 tahun, yang digunakan untuk melayani pengaturan take off dan landing pesawat.

    "Pembangunan tower baru dilaksanakan oleh TNI AU, sementara kelengkapan fasilitasnya merupakan investasi dari AirNav Indonesia," ujarnya.

    Saat ini, Bandara Husein Sastranegara melayani 70 rute penerbangan domestik dan 14 rute penerbangan internasional.

    Selain itu, masih ada permohonan slot dari maskapai penerbangan, tetapi mengingat kapasitas apron dan terminal serta kepentingan penerbangan militer sehingga belum bisa disetujui.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.