TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku agen perjalanan menunggu terpenuhinya realisasi perbaikan infrastruktur 10 destinasi prioritas agar dapat dimasukkan ke dalam paket perjalanan.
Ketua Umum Association of The Indonesia Tours & Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar mengatakan perbaikan infrastruktur untuk daerah wisata tersebut harus menjadi prioritas pemerintah sebelum menawarkan ke wisatawan. Pasalnya, secara persentase ada beberapa destinasi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan daerah pariwisata.
Ia mencontohkan, salah satunya terjadi pada Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kendati potensi pariwisata alam yang luar biasa, namun aksesibilitasnya dari pusat kota menuju tempat wisat tersebut masih sulit.
"Minimal infrastruktur sudah mendekati angka 70%, baru bisa kami masukkan sebagai list dalam paket wisata yang akan kami tawarkan ke wisatawan," kata dia kepada Bisnis, pekan lalu.
Menurut Asnawi, infrastruktur merupakan penunjang dalam proses penciptaan iklim pariwisata. Bila infrastruktur mulai terpenuhi, secara berangsur-angsur sarana penunjangnya akan mulai dibangun. Misalnya, restoran, mal, taman rekreasi, dan lain-lain.
Tantangan pemerintah saat ini, lanjut dia, adalah menciptakan 10 Pulau Bali baru. Dimana, ini butuh proses dan biaya. "Yang paling lama adalah menciptakan iklim pariwisata, Bali yang kini jadi kekuatan utama pariwisata Indonesia dulunya butuh waktu bertahun-tahun agar bisa seperti sekarang."
Direktur PT Bayu Buana Tbk. Agustinus Kasjaya Pakeseko mengatakan pihaknya siap menambah beberapa daerah wisata baru yang ditetapkan pemerintah ke dalam paket wisata asalkan akses, akomodasi, dan sarana pendukung lainnya sudah tourist friendly. Menurut dia, daerah wisata seperti Candi Borobudur, Pulau Komodo, Danau Toba sudah lama masuk ke dalam paket perjalanan yang ditawarkan perseroan.
"Daerah baru pastinya menjadi opportunity bagi kami dalam diversifikasi produk karena selama ini hanya bergantung pada Bali saja," ujar Agustinus.Dia melanjutkan, penambahan wisata baru ke dalam paket perjalanan ditargetkan dapat memberikan kontribusi tambahan sebesar 10% terhadap seluruh penjualan paket di perseroan.
"Dengan melakukan produk diversifikasi, kami menargetkan dapat menambah sales 10% untuk di luar pulau Bali."
Direktur PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. (Panorama Destination) Ricky Setiawanto mengatakan 10 destinasi yang dicanangkan pemerintah sudah masuk ke dalam paket perjalanan yang dipasarkan perseroan sejak 10 tahun lalu untuk para wisman.
Akan tetapi, khusus untuk Raja Ampat, perseroan belum terlalu agresif, sebab ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seperti, kualitas dan kesiapan lokal agen, transportasi yang mahal, dan kendala waktu tempuh yang lama.
"Kami memang lebih fokus pada tour round trip yang artinya lebih menggunakan transportasi darat (overland), sehingga Raja Ampat belum menjadi salah satu kekuatan kami," kata Ricky.
Menurut Ricky, bila dilihat dari tren penjualan paket perjalanan, dari 10 destinasi tersebut hanya Danau Toba dan Pulau Komodo mengalami kenaikan hingga 30% secara year-on-year.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata akan siap mengarahkan investor untuk berinvestasi ke 10 destinasi prioritas seperti pembangunan hotel berbintang, taman rekreasi, dan restoran. Diestimasi nilai investasi yang dikucurkan mencapai Rp105 triliun atau naik 5% dari realisasi tahun lalu.
Kepala Bidang Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Henky Manurung mengatakan pengarahan investasi yang terpusat untuk 10 destinasi wisata merupakan langkah yang tepat untuk akselerasi penambahan wisatawan mancanegara. Sebab, potensi wisman yang bisa digaet dari lokasi tersebut akan sama besarnya dengan kontribusiwisman yang dihasilkan dari Bali dan Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menambahkan pihaknya berkomitmen untuk membangun sanitasi air bersih dan akses jalan strategis menuju lokasi wisata, termasuk tol. Adapun nilai anggarannya diestimasi mencapai Rp4 triliun.
"Yang paling besar anggaran dana untuk akses jalan menuju Samosir dan Labuan Bajo. Borobudur sudah cukup," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono
