Serikat Pekerja Tingkatkan Anggota Perempuan Jadi 40 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. Para buruh masih menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. Para buruh masih menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI meningkatkan porsi kepersertaan perempuan dalam kepengurusan menjadi 40% pada tahun ini.

    Presiden FSPMI Said Iqbal mengatakan peningkatan tersebut dilakukan melalui kongres federasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur sejak awal pekan ini. Pada lima tahun lalu porsi partisipasi perempuan dalam struktur organisasi baru sektiar 30%.

    “Buruh perempuan itu penting makanya dalam struktur organisasi kami, peran perempuan ditingkatkan,” ucapnya ditemui di sela acara penutupan Kongres FSPMI, di Surabaya, Rabu (10 Februari 2016).

    Kepengurusan FSPMI saat ini menaungi buruh atau pekerja dari 1.140 perusahaan. Adapun anggota aktif tercatat sekitar 272.000 orang buruh berasal dari 14 provinsi se-Indonesia.

    Kongres V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia pada  tahun ini mendapatkan sejumlah keputusan. Secara umum terangkum dalam putusan lima pilar, sepuluh strategi, dan enam isu yang akan disuarakan sampai dengan kongres berikutnya pada lima tahun mendatang.

    Salah satu topik yang disuarakan dalam kongres adalah pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. Said yang juga menjabat presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan beleid ini tak mampu menghindarkan Indonesia dari PHK massal.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.