PHK di Karawang Dipicu Upah Tinggi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) menuliskan aspirasi  di jalan  Ahmad Yani Karawang, saat unjukrasa menuju kantor Pemkab Karawang, Jabar (28/10). Buruh Karawang menuntut diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014  sebesar Rp 3,2 juta serta menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. ANTARA /M.Ali Khumain

    Buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) menuliskan aspirasi di jalan Ahmad Yani Karawang, saat unjukrasa menuju kantor Pemkab Karawang, Jabar (28/10). Buruh Karawang menuntut diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 3,2 juta serta menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. ANTARA /M.Ali Khumain

    TEMPO.COKarawang – Pada awal 2016, gelombang pemutusan hubungan kerja meningkat di Kabupaten Karawang. Ahmad Suroto, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat, mengatakan bukan tidak mungkin tren buruk tersebut akan semakin parah.

    "Sejak awal Januari 2016, jumlah korban PHK mendekati angka 1.500-an orang," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Februari 2016.

    Suroto mengaku kebingungan menghadapi gelombang PHK tersebut. Tren buruk itu, kata dia, dipicu naiknya upah minimum Kabupaten Karawang pada 2016.

    "Banyak perusahaan tidak mampu mengupah pekerjanya. Selain penjualan yang menurun, beban perusahaan tinggi. Sebab, kenaikan UMK Karawang memberatkan para pengusaha," katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, dinas tenaga kerja setiap tahun melakukan pelatihan berbasis wirausaha. Namun program ini melempem. "Para pekerja jarang yang ikut program itu, makanya kami selalu bekerja sama dengan serikat buruh untuk mengadakan program penyediaan usaha secara mandiri," tuturnya.

    Namun Suroto menganggap program tersebut tidak berjalan lancar. Ia mengatakan kebanyakan korban PHK di Karawang memilih pulang kampung atau mencari kerja di tempat lain, sehingga program itu kurang efektif.

    "Pekerja dan korban PHK di Karawang itu datang dan pergi karena kebanyakan bukan penduduk asli Karawang. Sampai saat ini, kami saja belum menginventarisasi jumlah peserta yang ikut program tersebut," ucapnya.

    Suroto mengaku lebih tertarik membuat program padat karya perdesaan. Menurut dia, program jemput bola itu bisa mengurangi angka pengangguran di Karawang. Tahun ini, pihaknya menyebarkan program tersebut di 10 desa. "Dengan total jumlah peserta sebanyak 200 orang, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di Karawang," ujarnya.

    Menurut Suroto, masalah pengangguran di Karawang terjadi karena ketersediaan lowongan tidak sebanding dengan jumlah penganggur. Pada 2014, terdapat 13 ribu lowongan kerja dan yang melamar mencapai 25 ribu orang.

    "Dari jumlah lowongan kerja yang ada, kebanyakan warga Karawang tidak bisa masuk kategori atau persyaratan yang diminta perusahaan. Akibatnya, peluang tersebut diambil pelamar dari luar Karawang, sedangkan warga Karawang sendiri akhirnya menjadi tamu di daerah sendiri," katanya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?