Kemenkeu: Pertumbuhan Manufaktur Lambat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Industri Baja dan Besi. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi Industri Baja dan Besi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia mengalami perlambatan. "Tidak maju setelah kita melewati masa kritis," katanya dalam seminar nasional Peningkatan Kualitas Kebijakan Ekonomi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016.

    Menurut Suahasil, pada 1990-1996, laju perkembangan sektor manufaktur di Indonesia mirip dengan Malaysia dan Thailand. Data menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur sekitar 7 persen pada 1990.

    Pada 1996, angka pertumbuhan industri mendekati 8 persen. Namun sejak 1998, kata Suahasil, sektor manufaktur tidak hanya melambat, tapi juga tumbuh lebih lambat dibanding negara-negara berkembang lainnya di Asia.

    Pada 2001, misalnya, pertumbuhan industri manufaktur tidak mencapai 4 persen. Meski tahun berikutnya naik, seperti menjadi sekitar 6 persen pada 2011, tapi pada 2014 turun menjadi sekitar 5 persen.

    Menurut Suahasil, untuk negara sebesar Indonesia, tidak ada cara lain selain manufaktur mesti maju. "Tidak bisa lompat dari perekonomian agrikultur langsung ke perekonomian jasa," ujarnya. Hal ini mungkin terjadi pada satu-dua tempat, misalnya di Jakarta.

    Singapura yang wilayahnya kecil, ujar Suahasil, bisa "lompat". Begitu pula dengan kota-kota di Indonesia. "Tapi seluruh Indonesia enggak bisa."

    Adapun pertumbuhan perdesaan dan Indonesia pada umumnya, kata Suahasil, mesti lewat manufaktur. Malah, sebelumnya manufaktur adalah komplemen dari perekonomian kota. Sayangnya saat ini sektor manufaktur tidak tumbuh, maka kapasitas produksi terbatas.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.