PHK Marak, Menurut INDEF Ini Penyebabnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jakarta, 6 Februari 2016. Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan menghentikan PHK massal. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jakarta, 6 Februari 2016. Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan menghentikan PHK massal. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengungkapkan penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi awal 2016. Menurut dia, pemutusan hak kerja, restrukturisasi, atau relokasi beberapa perusahaan, seperti Ford, Panasonic, Toshiba, dan Chevron, murni karena pertimbangan bisnis. (Baca: Cegah PHK Karyawan, BKPM Surati Toshiba dan Panasonic) 

    “Sebenarnya tidak hengkang, karena kalau hengkang berarti ada permasalahan investasi di Indonesia. Ini murni pertimbangan bisnis, tapi punya implikasi terhadap pengangguran,” kata Enny saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Februari 2016.

    Yang harus jadi perhatian pemerintah, kata Enny, adalah sekalipun investasi meningkat, dominasinya ada di capital intensive atau industri yang padat modal. "Bukan di industri padat karya,” ujarnya. (Baca juga: Menteri Darmin: Berita PHK dan Restrukturisasi Campur Aduk)

    Enny menjelaskan, industri padat karya ini tidak mampu menggaet investor karena ada permasalahan perburuhan. Menurut dia, pemerintah harus segera menyelesaikannya untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. “Kalau dilihat fenomena PHK, yang jadi keluhan investor adalah konsistensi kebijakan dan perburuhan,” katanya.

    Enny menambahkan, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri harus segera menyelesaikan persoalan perburuhan dengan berkomunikasi melalui berbagai asosiasi tenaga kerja. Dia menilai semua pihak yang terlibat harus menyamakan persepsinya. Di satu sisi, buruh ingin memperjuangkan nasibnya. Di sisi lain, tuntutan ini bisa semakin menjauhkan investasi padat karya di Indonesia.

    “Lucunya, sekarang asosiasi pekerja menuntut tidak ada PHK tapi sekaligus menuntut kenaikan gaji. Siapa tahu suatu saat menuntut tidak bekerja tapi digaji,” tuturnya.

    Enny mengatakan tantangan akan semakin berat dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membebaskan pengusaha memiliki basis produksi di beberapa negara, tapi dapat berpenetrasi ke pasar di Indonesia. “Jadi kalau gaduh terus, sementara insentif di kawasan industri dan bea logistik tetap mahal, orang tidak salah kalau merelokasi di negara lain,” tuturnya. (Baca juga: Serikat Pekerja Minta Pemerintah Kontrol Buruh Kasar Cina)

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.