Menteri Darmin: Berita PHK dan Restrukturisasi Campur Aduk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menganggap banyak pemberitaan yang mencampuradukkan berita perusahaan yang melakukan pemutusan hak kerja dengan restrukturisasi perusahaan. "Sebetulnya banyak dicampuradukkan semua di berita antara yang benar PHK dan restrukturisasi," kata dia di kantornya di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2016.

    Dalam situasi Cina yang melambatkan pertumbuhan ekonomi, menurut Darmin, wajar apabila Cina menjual produk mereka sebanyak-banyaknya. "Persaingan jadi tajam. Maka tidak mengherankan jika ada perusahaan yang kalah bersaing." 

    Darmin berujar, saat ini, ada beberapa perusahaan yang melakukan restrukturisasi. "Memang ada yang tutup, ada juga yang bertambah," ucapnya.

    Baca: Potensi PHK, Pengusaha Minta Buruh Pikirkan Perusahaan 

    Sebelumnya, Deputi Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eddy Putra Irawady mengatakan PHK yang terjadi adalah dampak perlambatan ekonomi global yang membuat permintaan ekspor dari Indonesia ke semua negara menurun. “Penurunan permintaan menimbulkan berbagai risiko,” katanya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kamis, 4 Februari 2016.

    Menurut Eddy, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah mempercepat kegiatan lain untuk menyerap tenaga kerja. “Misalnya wirausaha baru dan usaha kecil-menengah per tahun bisa tumbuh di atas 1 juta,” tuturnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin memperhitungkan, dengan asumsi jumlah industri mikro-kecil yang berjumlah 3,5 juta, itu jauh lebih besar daripada perusahaan besar yang jumlahnya hanya 24 ribu usaha. "Artinya, yang 3,5 juta itu kalau, satu usahanya menyerap tiga orang saja, sudah 9 juta pekerja terserap," katanya.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.