Tarif Suramadu Turun 50 Persen, Soekarwo: Saya Maunya Gratis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Suramadu. TEMPO/Dwi Narwoko

    Jembatan Suramadu. TEMPO/Dwi Narwoko

    TEMPO.COSurabaya - Penurunan tarif jalan tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) masih menunggu keputusan presiden. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan keppres itu diterbitkan pada pertengahan Februari ini. "Saya harap bulan ini sudah turun, paling lambat tanggal 1 Maret," ujarnya, Jumat, 5 Februari 2016.

    Soekarwo mengaku lega karena akhirnya Presiden Joko Widodo menyetujui penurunan tarif jalan tol Suramadu. "Sebetulnya saya maunya digratiskan saja. Tapi, jika diturunkan, itu sudah bikin senang," katanya.

    Pakde Karwo—sapaan Soekarwo—menuturkan tarif truk besar yang semula Rp 90 ribu akan turun menjadi Rp 45 ribu, truk sedang yang semula Rp 60 ribu menjadi Rp 30 ribu, adapun kendaraan sedang yang awalnya Rp 30 ribu menjadi Rp 15 ribu. "Penurunannya signifikan," tuturnya.

    Pakde Karwo berujar telah berupaya agar tarif jalan tol Suramadu dihapus atau paling tidak diturunkan. Tujuannya, kata dia, mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Bila tarifnya digratiskan, kata dia, harga barang di Madura dan Surabaya bisa sama sehingga dapat mengungkit perekonomian.

    “Tidak mungkin orang luar mau berinvestasi di Madura kalau masih dibebani biaya tarif tol cukup tinggi," katanya.

    Meski sudah turun, Pakde Karwo berharap, tarif jalan tol Suramadu nantinya dapat sepenuhnya gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan banyak yang berinvestasi di Pulau Madura. "Real estate di Madura akan maju jika Suramadu digratiskan," ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden meminta penurunan tarif jalan tol Suramadu lebih kecil atau sama dengan 50 persen. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas mengenai pengembangan wilayah Suramadu di kantor Presiden kemarin.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.