Potensi PHK, Pengusaha Minta Buruh Pikirkan Perusahaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh melakukan aksi dorong motor saat demo Mogok Nasional di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, 26 November 2015. Aksi buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan, masih terus berlanjut hingga 27 November 2015. TEMPO/Subekti

    Ribuan buruh melakukan aksi dorong motor saat demo Mogok Nasional di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, 26 November 2015. Aksi buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan, masih terus berlanjut hingga 27 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Pengelola Kawasan Industri Terintegrasi MM2100 Cikarang Jawa Barat, Darwoto, mengatakan pekerja atau buruh harus membangun pemikiran lebih maju dengan juga memikirkan keberlangsungan perusahaan. Saat ini pemikiran buruh masih pada prinsipnya, baru pada kenaikan gaji.

    "Seharusnya punya prinsip gaji naik, produknya naik. Tapi mereka (pekerja) lupa ada cost of money, bunga bank yang tinggi dibanding negara lain, dan pola konsumsi masyarakat yang meningkat," kata Darwoto saat dihubungi Tempo di Jakarta, 4 Februari 2016.

    Menurut dia, esensi mengenai upah minimum saat ini menjadi melenceng ketika buruh menganggapnya sebagai upah terendah. Darwoto mencontohkan kebutuhan hidup layak yang saat ini terdapat 60 item, buruh menuntut menjadi 84 item. "Ada nonton film, sampai minyak wangi, jadi sudah melenceng dari esensi." 

    Kenaikan gaji yang terjadi selama 5 tahun terakhir, menurut perhitungan Darwoto, terjadi kenaikan hampir 100 persen. Income perusahan belum tentu mengalami kenaikan sebesar itu. "Inilah yang perlu pemahaman utuh, jangan hanya pikirkan gaji naik, tanpa memikirkan sustainable perusahaan," ujarnya.

    Baca: Atasi PHK, Pemerintah Dorong Munculnya Wirausaha Baru 

    Darwoto berujar prinsip persaingan ada pada efisiensi masing-masing perusahaan. Ini diikuti dengan produktivitas tenaga kerja. "Perusahaan yang punya produktivitas tinggi yang mampu bersaing," katanya.

    Menurut dia, dalam situasi ekonomi yang melambat, upah pekerja tidak mengalami kenaikan. "Seharusnya kalau kondisi saat ini, gaji tidak naik atau naik berkisar angka inflasi," katanya. Inflasi tahun 2015 tercatat 3,35 persen.

    Apabila perekonomian sudah membaik, kata Darwoto, baru para pekerja dapat menuntut kenaikan. Jika kenaikan gaji terjadi saat perekonomian melambat, akibat ketidakseimbangan, membuat perusahaan harus melakukan efisiensi. "Itu hal biasa dalam bisnis, jualan cendol tidak laku, kita tutup ganti jualan yang lain."

    Di kawasan MM2100 Cikarang, bahkan PHK terjadi karena pekerja melanggar aturan perusahaan. Di kawasan MM2100 saja, tidak kurang dari 300 di-PHK akibat demo dan ada di beberapa perusahaan manufaktur. "Tapi belum tentu seandainya saham diambil alih, atau merger, perusahaan bisa kembali normal," ujar Darwoto.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.