Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tunggu Amdal, Lokasi Waduk Ciawi Diputus Bulan Ini  

image-gnews
Foto udara pendangkalan Waduk Pluit yang dipenuhi endapan sampah di Jakarta Utara, 5 Januari 2016. Meski Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengeruk sampah yang mengendap, sejumlah sudut Waduk Pluit masih dipenuhi sampah dari masyarakat yang membuangnya secara sembarangan. ANTARA/Sigid Kurniawan
Foto udara pendangkalan Waduk Pluit yang dipenuhi endapan sampah di Jakarta Utara, 5 Januari 2016. Meski Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengeruk sampah yang mengendap, sejumlah sudut Waduk Pluit masih dipenuhi sampah dari masyarakat yang membuangnya secara sembarangan. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.COBandung - Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Edy S Nasution mengatakan surat izin penetapan lokasi untuk waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor menunggu rampungnya dokumen Amdal. “Penetapan lokasi itu akan ditetapkan gubernur setelah ada Amdal. Sedang diproses BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Jawa Barat, dan akan disidangkan tanggal 15 Februari ini,” katanya, selepas rapat percepatan pembangunan dua waduk itu di Bandung, Kamis, 4 Februari 2016.

Edy mengatakan, selain Amdal, pembangunan dua waduk itu mensyaratkan hal tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. “Proses RTRW sudah diajukan ke pusat berbarengan dengan revisi Perpres 54/2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur. Sudah ada pula surat dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria yang menyatakan silakan diproses (penetapan lokasinya),” katanya.

Menurut Edy, surat izin penetapan lokasi itu juga menjadi dasar untuk pembebasan lahan waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor. “Kalau itu selesai, diharapkan proses pembebasan tanah bisa dilakukan paling tidak bulan Maret ini,” katanya.

Edy mengatakan waduk Ciawi, misalnya, membutuhkan lahan 89,42 hektare, sedangkan Sukamahi 49,82 hektare. “Total biaya pembebasan tanah diperkirakan Rp 531 miliar. Sedangkan biaya konstruksi keduanya diperkirakan Rp 1,8 triliun,” katanya. Pengerjaan konstruksi waduk itu diperkirakan memakan waktu tiga tahun.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, T Iskandar mengatakan proses pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi bergantung pada penerbitan surat izin penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Barat. “Sekda (Jawa Barat) menyatakan secepatnya akan menindaklanjuti,” katanya, di Bandung, Kamis, 4 Februari 2016.

Iskandar mengatakan penetapan lokasi itu menjadi persyaratan utama memulai pengerjaan waduk Ciawi dan Sukamahi. “Kalau itu keluar, kita langsung melakukan tahapan pengukuran dan pemetaan bidang, appraisal, lelang, pengurusan (pendanaan) multiyears ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Iskandar, jika tidak ada kendala, pembangunan fisik bisa dikerjakan tahun ini. “Kalau ini mulus, sekitar Juni-Juli sudah kontrak (pembangunan konstruksi) di dua lokasi tersebut. Sekarang DIPA APBND di balai, kami sudah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk persiapan itu,” ujarnya.

Iskandar mengatakan lahan yang dibebaskan di dua lokasi waduk itu juga mayoritas kebun kosong. Catatannya, di lokasi waduk Ciawi, misalnya, terdapat 653 persil bidang tanah, sedangkan di lokasi waduk Sukamahi ada sekitar 450 persil bidang tanah. “Ada rumah, tapi tidak sebanyak jumlah persil itu,” katanya.

Dia optimistis bisa mengebut pembebasan lahan, yang dijadwalkan dalam tiga tahun, dilipat menjadi hanya dua tahun. “Kami minta dukungan, kita akan berupaya secepatnya. Kita akan mencari anggaran untuk mengoptimalkan pembebasan lahan, kalau bisa 2016 ini sudah 50 persennya, kenapa tidak,” kata Iskandar.

Dana pembebasan lahan saat ini dibagi dua dari pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah DKI Jakarta. “Awalnya tanggung jawab infrastruktur diberikan pada Kementerian PU, tapi lahan oleh pemda DKI. Namun kondisi sekarang ini dimusyawarahkan kembali sehingga pembebasan lahan oleh DKI 50 persen, dan pemerintah pusat sisanya, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.

AHMAD FIKRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Normalisasi Waduk, Apa Kabar Waduk di Marunda Kini?

26 Oktober 2019

Jokowi meninjau pembuatan waduk Rawa Kendal di Marunda, Jakarta, pada 26 Agustus 2014. ANTARA/Muhammad Adimaja
Normalisasi Waduk, Apa Kabar Waduk di Marunda Kini?

Pembangunan ataupun normalisasi waduk di Kecamatan Marunda, Jakarta Utara terbengkalai selama lebih kurang empat tahun.


Anies Baswedan Andalkan Ini Buat Antisipasi Banjir Jakarta

14 September 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken MoU dengan delapan perusahaan rintisan atau Startup untuk pengembangan Jakarta Smart City di Balai Kota DKI, Jumat 13 September 2019.
Anies Baswedan Andalkan Ini Buat Antisipasi Banjir Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pemerintah telah siap menghadapi datangnya musim hujan dan potensi banjir Jakarta.


Kalah Lawan Susi, Sandiaga Uno Prioritaskan Waduk Paling Tercemar

1 Maret 2018

Gaya Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno setelah meraih garis finish bersama dalam adu cepat di Festival Danau Sunter, Jakarta Utara, 25 Februari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.
Kalah Lawan Susi, Sandiaga Uno Prioritaskan Waduk Paling Tercemar

Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan, sekitar 50 persen situ/waduk di Jakarta tercemar berat. Sandiaga Uno berjanji membersihkannya.


Cek Penyusutan, Pemerintah Patok Ulang Batas Situ di Depok  

15 Mei 2017

Tumbuhan encek gondok dan sampah yang berhasil diangkat dengan alat berat di situ Pengarengan di Jalan Juanda, 29 November 2014. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok mengeruk situ Pengarengan untuk mengatasi banjir 2014. Tempo/Ilham Tirta
Cek Penyusutan, Pemerintah Patok Ulang Batas Situ di Depok  

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane akan melakukan pematokan batas luas 23 situ di Kota Depok.


Airin Perintahkan Satpol PP Cek Keramba Ikan di Situ Gintung  

22 Maret 2017

Waduk Situ Gintung, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat 27 April 2012. TEMPO/Subekti. 20120427.
Airin Perintahkan Satpol PP Cek Keramba Ikan di Situ Gintung  

Ratusan keramba apung kini memadati kawasan Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan.


Kata Menteri Luhut, Kualitas Air Waduk Jatiluhur Sudah Berkurang

15 Maret 2017

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kata Menteri Luhut, Kualitas Air Waduk Jatiluhur Sudah Berkurang

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kondisi air waduk Jatiluhur saat ini sudah dalam kondisi memperihatinkan.


Setelah Cuti Kampanye, Ahok Bereskan Proyek di Cilangkap Ini

3 Februari 2017

Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama
Setelah Cuti Kampanye, Ahok Bereskan Proyek di Cilangkap Ini

Setelah cuti kampanye, Ahok akan kembali aktif dan langsung
memprioritaskan pembangunan waduk di Cilangkap, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur.


Normalisasi 21 Situ, Depok Minta Bantuan Rp 591 M ke Pusat

13 Desember 2016

Situ Rawa Besar, Depok, Jawa Barat. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Normalisasi 21 Situ, Depok Minta Bantuan Rp 591 M ke Pusat

Normalisasi situ diajukan sebagai upaya penanggulangan banjir di Depok dan Jakarta.


Air Waduk Saguling Meluap, Masyarakat Diminta Waspada

11 November 2016

Petani ikan memberikan pakan ikan di Keramba Jaring Apung, Waduk Saguling, Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 6 Agustus 2015. Produksi ikan air tawar diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 10 persen akibat kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Air Waduk Saguling Meluap, Masyarakat Diminta Waspada

PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling memberikan

peringatan dini ke masyarakat sekitar aliran sungai yang

terdekat dari Waduk Saguling.


Pemerintah Optimalisasi Waduk Menjadi PLTA

20 September 2016

Ilustrasi tagihan listrik, pulsa listrik, kenaikan tarif listrik. ANTARA FOTO
Pemerintah Optimalisasi Waduk Menjadi PLTA

"Bersama dengan Statkraft, perusahaan asal Norwegia, mereka tertarik untuk hidropower di Indonesia karena potensi yang ada cukup besar..."