Pengusaha Hotel Minta Pemerintah Moratorium Izin Hotel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua peserta kompetisi memasak

    Dua peserta kompetisi memasak "The Culinary Experience" berdiskusi di sela menyelesaikan karya kuliner mereka yang digelar oleh sekolah kuliner internasional, Le Cordon Bleu Malaysia - Sunway, di Menara Top Food, Alam Sutera, Tangerang, Banten (24/3). Acara kompetisi memasak ini merupakan ajang promosi sekolah kuliner dan perhotelan Le Cordon Bleu Paris yang memiliki cabang terbaru di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menarik minat warga Indonesia yang ingin lebih serius mendalami ilmu gastronomi ataupun perhotelan. TEMPO/Praga Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mendesak moratorium perizinan hotel baru direalisasikan yang diikuti dengan pembuatan kajian perhotelan secara komprehensif sebagai masterplan pengembangan industri.

    Herman Muchtar, Ketua PHRI Jabar menilai, moratorium perhotelan merupakan salah satu langkah realistis yang bisa diambil untuk menyelamatkan para pebisnis hotel saat ini.

    “Saya rasa sudah saatnya kita duduk bersama, merundingkan hal ini,” katanya saat ditemui Bisnis.com, Rabu (3 Februari 2016). Menurutnya, industri perhotelan di Jabar, khususnya di Kota Bandung sudah mengarah pada persaingan yang kurang sehat dengan adanya fenomena perang tarif.

    Selain itu, pertumbuhan hotel-hotel baru semakin memperketat persaingan industri, sehingga tingkat hunian kamar hotel di Jabar terus turun setiap tahunnya. “Misalnya pada akhir tahun yang biasanya ramai, justru banyak yang sepi. Januari saja paling rata-rata hanya 30%,” ungkapnya.

    Pihaknya berpendapat jumlah hotel di Jabar saat ini sudah terlalu banyak, seperti di Kota Bandung saja sudah mencapai 470 hotel. Pengusaha hotel juga masih mengeluhkan dampak larangan bagi PNS menggelar rapat di luar kantor untuk pemangkasan anggaran.

    "Padahal, selama ini kegiatan seperti rapat PNS menjadi salah satu penyeimbang okupansi hotel Jawa Barat yang semakin sepi." Berdasarkan data BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Jawa Barat pada Desember 2015 hanya 47,6% naik tipis dari November 45,59%. Sumbangan terbesar datang dari hotel berbintang mencapai 55,65%.

    Sementara itu, Dosen Jurusan Perhotelan di STPB Dilla Pratiyudha menilai moratorium izin hotel di Bandung sebagai langkah tepat yang harus direalisasikan saat ini.

    “Kami harus mulai mengkaji apakah pertumbuhan jumlah hotel ini sesuai dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang masuk ke Jawa barat,” katanya, Rabu (3 Februari 2016).

    Di samping itu, dia menyarankan agar pengusaha dan pengelola hotel untuk mengoptimalkan okupansi dengan dengan memanfaatkan jasa online travel agent.

    Hal itu, diyakini sangat membantu para pengusaha hotel di Jawa Barat dalam meningkatkan kembali tingkat hunian kamarnya di tengah persaingan yang ketat.

    Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan karena daerahnya cocok untuk liburan maupun kegiatan MICE.

    "Apalagi ke depan potensinya bisa lebih besar lagi dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, karena waktu tempuh semakin semakin singkat dan minat berkunjung ke Bandung bisa meningkat."

    Pada perkembangan terpisah, Iwan Rusmawan, Kabid Sarana Wisata Disbudpar Kota Bandung mengimbau agar hotel-hotel di Bandung meningkatkan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) untuk menyiasati kekosongan okupansi pada weekdays.

    "Para pengusaha Hotel di Bandung untuk mulai memperluas target market seperti BUMN, korporasi, dan perusahaan lain yang membutuhkan fasilitas MICE," ujarnya.

    Oleh karena itu, perhotelan diharapkan dapat meningkatkan fasilitas MICE di antaranya dengan memperbesar Ballroom dan ruang rapat.

    Pihaknya menilai fasilitas MICE di Bandung saat ini belum semuanya memadai, paling hanya di hotel berbintang 5.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.