Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Premium Non Subsidi, Penetapan Harga Dinilai Membingungkan

image-gnews
Ilustrasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/Prima Mulia
Ilustrasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menyatakan, penetapan harga BBM non subsidi, seperti harga BBM premium yang sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah sangat membingungkan.

"Karena pada UU No. 22/2001 tentang Migas sudah jelas mengamanatkan bahwa pemerintah hanya wajib menetapkan harga BBM terkait kepentingan golongan tertentu. Penafsiran atas pasal terkait harga terhadap golongan masyarakat tertentu yang diatur dalam UU tersebut, jelas sudah dilaksanakan pemerintah dengan menetapkan harga BBM jenis solar bagi kendaraan angkutan umum tertentu, yang telah diberi subsidi oleh pemerintah," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Kamis (4 Februari 2016).

Ia menjelaskan, penetapan harga BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah, jelas harus dimaknai harganya diatur dan ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi pada harga bahan bakar khusus (setara pertamax dan supernya shell) yang selama ini diatur dan ditetapkan oleh badan usaha seperti Pertamina (BUMN) dan oleh pihak SPBU milik asing (Shell dan Total).

Namun pada pelaksanaan terkait BBM non subsidi jenis premium, ternyata pemerintah di negeri ini bersikap aneh. BBM premium sudah jelas ditetapkan pemerintah sebagai BBM non subsidi atau sama dengan bahan bakar khusus (sejenis pertamax) yang dijual SPBU asing di negeri ini, ternyata harganya masih diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

"Jika terhadap BBM non premium seperti pertalite, pertamax, pertadex, harganya diatur dan ditetapkan oleh badan usaha, tetapi ternyata untuk BBM jenis premium, harga serta margin usahanya kok tetap diatur oleh pemerintah," ujarnya.

Bukankah itu bertentangan dengan UU yang berlaku. Pengadaan dan distribusi BBM jenis premium, pada kenyataannya masih sepenuhnya dikelola dan ditangani oleh BUMN Pertamina. Dan hal ini tidak serta merta berarti ketika hal tersebut dikelola oleh BUMN maka harga jualnya harus tunduk kepada keputusan pemerintah, katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contoh lain, menurut Sofyano yang kasat mata yang sudah diketahui oleh publik selama ini, misalnya terkait harga jual tiket pesawat udara yang dijual oleh BUMN Garuda. Kok harga tiket penerbangan Garuda tidak diatur dan ditetapkan oleh pemerintah?.

"Jika pemerintah beralasan bahwa Pertamina adalah BUMN yang harus menjalankan misi sosial pemerintah, kenapa hal ini tidak diberlakukan juga terhadap harga jual tiket pesawat udara yang dilakukan oleh BUMN Garuda?," ujarnya.

Bukankah kenyataannya rakyat di negeri ini sangat tahu bahwa harga tiket pesawat Garuda lebih mahal dari harga yang dijual maskapai penerbangan swasta lainnya, katanya.

"Disinilah jelas terkesan bahwa pemerintah itu sendiri bersikap mendua dan membingungkan. BBM non subsidi tetapi harganya ditetapkan oleh pemerintah, sementara pada harga BBM non subsidi lainnya seperti BBM jenis super yang dijual SPBU asing dinegeri ini, ternyata selama ini ditetapkan dan diatur oleh pihak asing itu sendiri," kata Sofyano.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

9 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

52 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

58 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.


Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

18 Februari 2024

Calon presiden Prabowo Subianto berpidato tentang program makan siang dan susu gratis. Fakta di beberapa daerah, tak hanya anak-anak, para guru ternyata kekurangan gizi, kata Prabowo dalam pidato sebelum diskusi industri keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin malam, 29 Januari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?


Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

18 Februari 2024

Eddy Soeparno. Dok. PAN
Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

18 Februari 2024

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.