TEMPO.CO, Jakarta - Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) pimpinan Amerika Serikat, salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah, akhirnya ditandatangani oleh 12 negara di Selandia Baru pada Kamis 4 Februari 2016.
Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu.
Sementara Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Mike Froman menyanjung perjanjian itu pada upacara penandatanganan di Sky City Convention Centre di Auckland. "Hari ini adalah hari yang penting, tidak hanya bagi Selandia Baru tetapi untuk 11 negara lain dalam Kemitraan Trans Pasifik," kata Key.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyambut penandatanganan perjanjian tersebut, mengatakan TPP akan memberi Amerika Serikat keuntungan atas negara-negara terkemuka lainnya, misalnya Tiongkok.
"TPP memungkinkan Amerika -- dan bukan negara-negara seperti Tiongkok -- untuk menulis aturan jalan di abad ke-21, yang terutama penting di wilayah dinamis seperti Asia-Pasifik," kata Obama dalam sebuah pernyataan dari Washington. Dia menyebut TPP "perjanjian perdagangan tipe baru yang mengutamakan pekerja Amerika."
Obama menegaskan bahwa, "TPP akan meningkatkan kepemimpinan kita di luar negeri dan mendukung pekerjaan yang bagus di sini," katanya. Namun, pengunjuk rasa berpendapat itu akan mengorbankan lapangan pekerjaan dan berdampak pada kedaulatan negara-negara Asia-Pasifik. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di luar lokasi penandatanganan TPP di Selandia Baru.
Menteri Perdagangan Australia Andrew Tobb mengatakan TPP akan menyaksikan penghapusan 98 persen tarif di antara 12 negara.
Meskipun penandatanganan menandai akhir dari proses negosiasi, negara-negara anggota masih punya waktu dua tahun untuk mendapatkan ratifikasi dari dalam negeri sebelum kesepakatan itu mengikat secara hukum. "Kami akan mendorong semua negara menyelesaikan proses ratifikasi domestik mereka secepat mungkin," kata Key.
"TPP akan memberikan akses yang lebih baik untuk barang dan jasa ke lebih dari 800 juta orang di seluruh negara TPP, yang membentuk 36 persen dari PDB global."
Kepentingan negara lain
Perjanjian TPP ini ditandatangani oleh Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. "Negara-negara lain telah mengisyaratkan minat bergabung dengan TPP," kata Key. "Dan ini bisa mengarah ke integrasi ekonomi regional yang lebih besar."
Pernyataan bersama para menteri yang mewakili ke-12 negara tersebut menyatakan bahwa TPP akan "menetapkan satu standar baru untuk perdagangan dan investasi di satu kawasan dunia yang tumbuh paling cepat dan paling dinamis."
"Tujuan kami adalah meningkatkan kemakmuran bersama, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh negara-negara kami."
Froman sebelumnya mengingatkan bahwa dampak keterlambatan mendukung kesepakatan itu.
"Setelah lima tahun negosiasi, penandatanganan TPP merupakan tonggak penting dalam upaya kita untuk menetapkan aturan jalan dengan standar tinggi di wilayah Asia-Pasifik dan lebih umum lagi, dan untuk menyampaikan kesepakatan yang akan menguntungkan buruh, petani dan pelaku bisnis Amerika," katanya.
Mengklaim kesepakatan siap untuk menambahkan 100 miliar dolar AS per tahun ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Froman menambahkan: "Ada biaya-biaya untuk penundaan, biaya ekonomi riil."
Kelompok yang menentang TPP menyatakan kekhawatiran tentang kerahasiaan di mana negosiasi dilakukan, potensi menggerus kekuatan negara dan mengatakan itu lebih untuk kepentingan Amerika Serikat.
Sekitar 2.000 orang ambil bagian dalam beberapa aksi protes di pusat Auckland, banyak yang menutup persimpangan jalan-jalan utama.
Penentang utama TPP di Selandia Baru, profesor hukum Jane Kelsey, menulis di New Zealand Herald bahwa kesepakatan itu memberikan jaminan kepada negara-negara dan perusahaan asing "hak untuk memberikan masukan dalam pengaturan keputusan" yang tidak akan dimiliki oleh organisasi-organisasi lokal.
"Lebih dari 1.600 perusahaan Amerika Serikat, yang paling sering berperkara di dunia, akan mendapatkan hak baru yang dapat mereka terapkan lewat peradilan partikelir luar negeri jika/ketika regulasi merusak nilai atau keuntungan mereka," katanya.
Di tengah spekulasi bahwa anggota Kongres Amerika Serikat tidak akan mau ambil risiko mengecewakan pemilih dengan menyetujuinya menjelang pemilihan presiden November, Obama pada Selasa membahas ratifikasi dengan para pemimpin Republik yang mengatakan mereka masih ada masalah dengan kesepakatan rumit itu.
Selandia Baru bertindak sebagai depositori TPP, mengambil tanggung jawab untuk fungsi administratif, demikian seperti dilansir kantor berita AFP.
ANTARA
