Kapas Masih Jadi Komoditas Impor Menjanjikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menggunakan kapas untuk mengisi boneka di industri rumahan Hayati Toys di Bekasi, 2 November 2015. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar AS membaik, produksi dan pesanan sudah mulai normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja menggunakan kapas untuk mengisi boneka di industri rumahan Hayati Toys di Bekasi, 2 November 2015. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar AS membaik, produksi dan pesanan sudah mulai normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah menyatakan kapas masih menjadi komoditas impor terbesar mengingat banyaknya pabrik tekstil yang ada di Jateng.

    "Proyeksi tahun ini kami masih fokus di bahan baku untuk industri, terutama industri tekstil yaitu kapas," kata Ketua GINSI Jateng Budiatmoko di Semarang, Rabu (3 Februari 2016).

    Menurut dia, bahan baku tersebut masih diutamakan mengingat produk yang dihasilkan selanjutnya akan diekspor sehingga akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Komoditas selanjutnya yang juga masih banyak diimpor adalah biji plastik. Biji plastik ini berguna untuk industri manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis plastik. "Untuk mendatangkan bahan baku ini kebanyakan masih dari Tiongkok dan Amerika Serikat," katanya.

    Untuk pabrik furnitur, Budiatmoko mengatakan yang masih cukup menjanjikan adalah impor suku cadang untuk furnitur.

    Sementara itu, di luar untuk industri manufaktur, komoditas yang juga masih banyak diimpor adalah kedelai.

    Menurut dia, kebutuhan kedelai impor di kalangan petani masih cukup besar mengingat hasil panen lokal belum dapat memenuhi kebutuhan kedelai lokal.

    Sedangkan untuk impor lain yang juga masih cukup menjanjikan adalah sapi. Meski demikian, tidak semua importir bisa mengimpor hewan tersebut.

    "Tidak sembarangan bisa masuk, hanya importir tertentu yang bisa mendatangkan hewan ini. Biasanya ini tergantung dari kota yang membutuhkan," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.