Ada Gelombang PHK, Jusuf Kalla: Ekonomi Jalan Terus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya dalam Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya dalam Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kegiatan ekonomi harus tetap berjalan kendati ada gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah industri. Dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi, ia berharap angka PHK bisa ditekan. 

    "Kalau perlu bisa menciptakan tenaga kerja baru," ucapnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 3 Februari 2016.

    Ia menilai, dengan terus menggerakkan kegiatan ekonomi, pertumbuhan diharapkan bisa ikut naik. Ihwal rencana penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba di Indonesia, Kalla optimistis tidak akan berimbas kepada lini bisnis lainnya. Ia tidak tahu secara pasti pabrik atau jenis usaha mana saja dari perusahaan asal Jepang itu yang ditutup. Namun JK yakin kalau Panasonic Gobel Indonesia tidak akan bermasalah. 

    "Saya pikir masih oke-oke saja," ucapnya.

    Setelah sektor minyak dan gas mengalami tekanan, gelombang PHK tengah mengintai industri manufaktur. Dua perusahaan elektronik raksasa asal Jepang, Panasonic dan Toshiba, berencana menutup pabriknya di Indonesia. Penutupan ini bakal berimbas terhadap karyawan.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memprediksi ada sekitar 2.500 pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Sebanyak 1.700 anggota KSPI berasal dari Panasonic dan sekitar 970 anggota KPSI lain di Toshiba. Saat ini, kata Said, KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia masih bernegosiasi tentang masalah pesangon dengan perusahaan.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.