Efisiensi Anggaran BUMD Penting, Harga Minyak Mentah Anjlok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja membongkar kapal bermuatan minyak sawit mentah (crude palm oil) di Pelabuhan Cilincing, Jakarta, 18 Januari 2016. Sebelumnya, pembukaan harga minyak kelapa sawit pagi tadi menguat 0,33% ke harga 2.420 ringgit  atau Rp7,65 juta per ton. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja membongkar kapal bermuatan minyak sawit mentah (crude palm oil) di Pelabuhan Cilincing, Jakarta, 18 Januari 2016. Sebelumnya, pembukaan harga minyak kelapa sawit pagi tadi menguat 0,33% ke harga 2.420 ringgit atau Rp7,65 juta per ton. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau yang bergerak di sektor migas, yaitu Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako (BOB BSP) telah menyampaikan langkah efisiensi perusahaan kepada Disnaker Riau di tengah harga minyak mentah yang terus anjlok.

    Kepala Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker Riau Ruzaini mengatakan baru satu perusahaan migas yang melapor tentang langkah efisiensi anggaran terkait turunnya harga minyak.

    "Satu perusahaan yaitu BOB BSP, mereka menyatakan tertulis akan melakukan efisiensi anggaran untuk menghindari risiko PHK massal," katanya, Selasa (2 Febaruari 2016).

    Langkah yang diambil perusahaan pelat merah itu kata dia, tentu sudah melewati pembahasan secara mendalam pada level direksi dan pemegang saham.

    Pihaknya juga tidak dapat memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan lain terkait antisipasi melambatnya harga minyak di pasar global.

    Sampai saat ini, kata Ruzaini, belum ada perusahaan lain yang melaporkan tertulis terkait langkahnya, misalnya Chevron yang berencana akan melakukan PHK.

    "Perusahaan lain belum ada, sementara itu asosiasi pengusaha sudah menghubungi kami dan melakukan kajian terkait tindakan dan langkah yang akan diambil perusahaan," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.