TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah mengadopsi pendekatan ekonomi hijau. Adopsi ini fokus pada enam area dan 21 proyek prioritas. Adopsi ini ditujukan untuk menerapkan ekonomi hijau yang mendukung program pencegahan perubahan iklim.
"Enam area ini satu napas satu sama lainnya, ini perlu penghitungan nilai sumber daya alam, penghitungan stok," kata Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadiyanto dalam acara Festival Iklim, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Enam area ini, antara lain kehutanan, areal gambut, sumber daya kelautan, pertanian, rehabilitasi irigasi, serta energi dan industri. Selain itu, ada pula transportasi perkotaan dan infrastruktur daerah, kesehatan dan pendidikan, juga manajemen bencana.
Baca: Program Plastik Berbayar Segera Dimulai, Berapa Harganya?
Enam area inilah yang difokuskan dalam pencegahan perubahan iklim. Menurut Andin, enam area ini sangat signifikan. Ia mencontohkan, bahwa 50 persen masyarakat Indonesia berada di perkotaan. Namun, menurut dia, dalam 15 tahun ke depan 70 persen masyarakat akan pindah ke daerah. Tentunya pemerintah perlu mengantisipasi hal ini dan membuat pengelolaan tata lingkungan yang baik.
Kementerian Keuangan juga menerapkan budget tracking untuk mengelola anggaran yang berkaitan dengan iklim. Menurut Andin, biaya untuk mengatasi perubahan iklim bukanlah dana khusus.
Dana ini tersebar di berbagai kementerian. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melacak dana ini maka dilakukan budget tracking. Budget tracking ini sudah dilakukan sejak 2015.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
