TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan program asuransi pertanian belum optimal. Sejak diluncurkan November 2015 lalu, hanya segelintir petani saja yang memanfaatkan produk asuransi tersebut.
"Realisasi baru 30 persen dari alokasi satu juta hektare," ujar Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank Firdaus Djaelani di Hotel Shangrila Jakarta, Senin, 1 Februari 2016.
Ke depannya, Firdaus mengatakan akan terus meningkatkan alokasi penjaminan hingga 15 juta hektare lahan padi. Selanjutnya sejalan peningkatan kapasitas tanggungan, OJK akan mencarikan provider selain PT Asuransi Jasa Indonesia.
"Mungkin banyak petani yang belum mengerti, intinya kita berharap semua petani akan ditanggung kelak," Firdaus berujar.
Asuransi tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Diharapkan dengan adanya asuransi ini, para petani tidak perlu lagi pusing terhadap risiko gagal panen. Baik yang disebabkan faktor cuaca maupun gangguan hama.
Baca: Genjot Penerimaan Negara, Kursi Panas Dirjen Pajak Mendesak
Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 150 miliar dengan rincian sebagai subsidi premi sebesar 80 persen dengan agunan 3 persen dari jaminan per hektare sebesar Rp 6 juta. Dari setiap premi sebesar Rp 180 ribu per hektare, pemerintah akan menjamin Rp 150 ribu, sedangkan Rp 30 ribu sisanya menjadi kewajiban petani.
Sebelumnya, faktor sosialisasi menjadi isu yang paling mengemuka. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bustanul Arifin, yakin mayoritas petani tak mengetahui apa-apa tentang asuransi. "Ini barang baru, bahkan dari kalangan akademisi saja hanya segelintir yang memahaminya," tuturnya.
ANDI RUSLI
