Jaminan Kereta Cepat, Tim Wapres: Cina Harus Tanggung Risiko  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi membantah pemerintah memberi jaminan pada proyek kereta cepat meski proyek tersebut masuk ke program strategis pemerintah. Sofjan malah menuduh pihak Cina salah mengartikan garansi yang dimaksud.

    "Tak ada sama sekali garansi pemerintah, itu kan secara umum program strategis akan digaransi tapi tiap proyek ada masalah sendiri-sendiri," kata Sofjan saat menghadiri sebuah acara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin, 1 Februari 2016.

    Pemerintah memasukkan pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam proyek strategis nasional. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah pusat dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan badan usaha atau pemerintah daerah.

    Jaminan pemerintah pusat diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil pemerintah pusat, yang mengakibatkan terhambatnya proyek strategis nasional dan dapat memberi dampak finansial kepada badan usaha yang melaksanakan proyek strategis nasional.

    Sofjan mengatakan pemerintah tak mengabulkan permintaan Cina. Menurut dia, segala risiko harus berani ditanggung investor. "Masalahnya itu saja minta jaminan, tapi semua harus ambil risiko dong, tak bisa semuanya begitu caranya," katanya.

    Selain soal kebijakan, Sofjan mengatakan tak ada permintaan soal jaminan dana. "Bukan jaminan dana, ini b to b," kata dia. Sofjan menegaskan Cina tak bisa menipu Indonesia. "Kita juga gak bodoh, tak bisa ditipu-tipu," katanya.

    Pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan. Satu dari sorotan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Masuknya kereta cepat dalam proyek strategis nasional memungkinkan pemerintah menjamin terlaksananya proyek tadi.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.