17.600 Orang Dukung Petisi Cabut Penghargaan Cukai Rokok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengrajin menikmati rokok dengan cangklong buatan sendiri usai bekerja di workshop Bima Pipes, Bandung, Jawa Barat, 14 Januari 2016. Cangklong buatan Bima Pipes dijual mulai dari 1,5 juta sampai 3,5 juta tergantung tingkat kesulitan bentuk. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Pengrajin menikmati rokok dengan cangklong buatan sendiri usai bekerja di workshop Bima Pipes, Bandung, Jawa Barat, 14 Januari 2016. Cangklong buatan Bima Pipes dijual mulai dari 1,5 juta sampai 3,5 juta tergantung tingkat kesulitan bentuk. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Petisi daring di laman Change.org berjudul "Cabut Kembali Penghargaan Menkeu untuk Industri Rokok", yang dimulai Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Melawan Kebohongan Industri Rokok, telah didukung 17.600 orang pada Senin, 1 Februari 2016, pukul 12.00 WIB.

    "Yang membayar cukai rokok adalah konsumen rokok, bukan industri. Perokok membeli rokok dengan harga dasar ditambah cukai," bunyi petisi tersebut.

    Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Presiden Joko Widodo. KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok menilai, penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada empat industri rokok karena berjasa meningkatkan pendapatan cukai merupakan hal yang aneh.

    Pasalnya, cukai tidak pernah masuk ke struktur biaya produksi rokok yang dibebankan kepada industri tersebut. Karena itu, penghargaan sebagai pembayar cukai terbesar yang diberikan kepada industri rokok bukan sesuatu yang layak.

    Selain itu, KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok juga menyatakan rokok adalah racun dan memiskinkan rakyat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rokok adalah penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia.

    "Tidak seharusnya industri yang menghasilkan racun dan meracuni masyarakat mendapatkan penghargaan," demikian petisi tersebut.

    Menurut KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok, banyak orang miskin tidak mengetahui bahaya rokok sehingga dimanfaatkan oleh industri untuk memperkaya diri. Mereka menjadi kaya karena memanfaatkan kebodohan konsumennya.

    Penandatangan petisi tersebut bukan hanya orang-orang yang antirokok, tapi beberapa merupakan mantan perokok, bahkan ada yang masih merokok.

    "Setiap yang merugikan kesehatan itu haram. Rokok jelas merugikan kesehatan. Jadi jelas rokok itu haram, apa pun alasannya. Saya mantan perokok berat, tidak ada manfaat apa pun dari rokok. Karena itu, saya akan terus memerangi rokok," tulis salah satu penandatangan petisi.

    "Jika perlu, hentikan industri rokok. Saya perokok, tapi menyadari bahwa rokok itu adalah racun dan menyadari betapa bodohnya saya untuk mengasapkan uang yang saya miliki untuk racun semata," tulis penandatangan petisi lainnya.



    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.