Menteri Darmin: Pembatasan Konsumsi Sawit Merugikan RI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia terpukul akibat masih banyak negara yang memilih membatasi konsumsi kelapa sawit belakangan ini. Hal tersebut dipilih ketimbang membayar premi saat membeli salah satu komoditas andalan Indonesia ini.

    "Akibatnya, Indonesia menanggung ongkos lebih untuk sustain," ujar Darmin saat acara Festival Iklim di Jakarta, Senin, 1 Februari 2016. Darmin mengungkapkan hal ini dalam acara yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil Conference of Parties 21 di Paris, beberapa waktu lalu.

    Darmin mengungkapkan, selama ini Indonesia sebagai negara berkembang yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber energi sering dituntut agar menghasilkan produk ramah lingkungan. Tuntutan tersebut untuk mencegah perubahan iklim yang terlalu cepat.

    Oleh karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini berharap perjanjian di Paris dapat memfasilitasi hal ini. Ia meminta untuk baik lokal dan internasional bergerak bersama untuk meningkatkan peran aktif dalam mencegah perubahan iklim. “Termasuk dalam hal willingness to pay untuk produk ramah lingkungan,” tutur Darmin. Hal ini dimaksudkan agar isu lingkungan dapat sejalan dengan pembangunan.

    Willingness to pay dalam mencegah perubahan iklim ini, yang menurut Darmin belum jelas. Selama ini, kata dia, masyarakat Indonesia sering terjebak ilusi bahwa masyarakat luar negeri mau membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan. "Tapi hal itu sangat lambat terjadinya,” katanya. “Konsumen negara maju belum signifikan dalam membayar cost untuk green product.”

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.