Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Impor Jagung Membuat Petani Khawatirkan Harga Lokal Anjlok

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo
ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mengkhawatirkan harga jagung di dalam negeri anjlok seiring rencana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan mengimpor 600.000 ton komoditas tersebut pada semester I/2016.

Bahkan, kondisinya bisa lebih parah karena Gabungan Makanan Pakan Ternak (GMPT) sudah mengimpor jagung sejak Desember 2015 hingga beberapa bulan ke depan yang totalnya mencapai 675.000 ton.

Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pemerintah perlu mencermati terlebih dulu panen jagung di dalam negeri yang saat ini berlangsung, karena bisa mengancam harga menjadi anjlok.

"Pemerintah perlu terjun langsung ke lapangan agar melihat bagaimana produksi jagung di tingkat petani," ujarnya, Jumat (29 Januari 2016).

Dia mengungkapkan selama ini pemerintah selalu mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak untuk stabilisasi harga daging ayam.

Akan tetapi, kebijakan penanaman jagung di tingkat petani selalu tidak konsisten sehingga di saat pemerintah menyetop impor justru malah memicu harga melambung.

"Kami memahami kalau impor jaung disetop akan memicu harga jagung di dalam negeri mahal karena panen baru berlangsung. Tapi, sebaiknya dihitung dulu hasil panen, baru impor seperlunya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus konsisten memantau kondisi petani di lapangan dengan menggenjot kuantitas maupun kualitas produksi, serta menjamin pasarnya dengan menetapkan harga patokan.

"Kalau itu dilakukan, akan mampu mendorong petani untuk terus menanam jagung. Tapi, kebanyakan petani enggan menanam jagung karena belum adanya jaminan pasar yang konsisten," tegasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, HKTI menilai apabila produksi jagung dalam negeri pada tahun ini tidak memenuhi kebutuhan industri pakan, pemerintah harus mengimportasi.

"Kalau tidak bagus pemerintah boleh impor dengan catatan meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak ada oknum yang memainkan harga," tuturnya.

Sementara itu, kalangan peternak unggas meminta pemerintah kabupaten/kota menyediakan silo atau tempat penyimpanan jagung yang diperuntukan sebagai bahan baku pakan.

Sekretaris Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Ashwin Pulungan mengatakan ketersediaan silo diharapkan membantu stabilisasi harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak unggas. "Kalau silo tidak secepatnya didirikan, harga pakan akan terus merangkak naik," ujarnya.

Dengan begitu, peternak rakyat akan semakin tertekan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian pakan jagung yang kontribusinya bisa mencapai 50%.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Diperta) Jabar Uneef Primadi mengaku tahun ini pihaknya akan memperluas areal pertanian jagung hibrida seluas 65.1500 hektare (ha).

Tahun lalu, lahan pertanian jagung hibrida seluas 97.260 ha, sehingga totalnya akan mencapai 158.760 ha. "Diharapkan produksi jagung pada 2016 bisa mencapai 1,19 juta ton pipilan kering (PK)," ujarnya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Barang Bawaan yang Harus Dilaporkan Saat Akan Keluar Negeri

23 hari lalu

Traveler Gilang Rahadian foto selfie dengan sepeda yang akan dibawanya ke luar negeri tapi tidak bisa dilaporkan ke Pos Bea Cukai karena sudah tutup, April 2023. (Dok. Gilang rahadian)
Daftar Barang Bawaan yang Harus Dilaporkan Saat Akan Keluar Negeri

Ada sejumlah daftar barang bawaan yang mesti dilaporkan saat akan keluar negeri agar tidak kena pajak impor ketika dibawa pulang kembali.


Terkini Bisnis: BI Siapkan Penukaran Uang Ramadan dan Lebaran Hingga Rp 197 T, Harga Pangan Naik

35 hari lalu

Warga menunjukkan uang pecahan hasil penukaran di Posko Penukaran Uang Bank Indonesia (BI) di area 'Rest Area' KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Minggu 16 April 2023. Bank Indonesia menyediakan sekitar Rp2 miliar setiap hari di lokasi tersebut untuk melayani pemudik Lebaran 2023 dan masyarakat setempat yang telah mendaftar secara daring dengan batasan maksimal menukarkan satu paket pecahan uang sebesar Rp3,8 juta per orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: BI Siapkan Penukaran Uang Ramadan dan Lebaran Hingga Rp 197 T, Harga Pangan Naik

BI siapkan penukaran uang ramadan lebaran mencapai Rp 19 triliun. Mendag tak permasalahkan harga pangan naik asal tersedia.


5 Cara Mengurangi Gaya Hidup Konsumtif

11 Februari 2024

Ilustrasi belanja. Shutterstock
5 Cara Mengurangi Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial.


Larangan Impor Barang dalam Revisi Permendag 50, Ini Tanggapan Tokopedia

7 Agustus 2023

Sejalan dengan makna Hari Pajak Nasional, Tokopedia menggencarkan inisiatif Loket Pajak Tokopedia (Sumber: Istimewa)
Larangan Impor Barang dalam Revisi Permendag 50, Ini Tanggapan Tokopedia

Perusahaan platform lokapasar Tokopedia mendukung pemerintah dalam menetapkan aturan larangan jual barang impor.


Harmonisasi Aturan Larangan Jual Barang Impor Dilaksanakan 1 Agustus 2023, Ini Bocorannya

30 Juli 2023

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Harmonisasi Aturan Larangan Jual Barang Impor Dilaksanakan 1 Agustus 2023, Ini Bocorannya

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah akan melakukan harmonisasi aturan larangan jual barang impor pada 1 Agustus 2023.


Mau Kirim Barang dari Luar Negeri? Simak 4 Panduan Dasar dari Kemenkeu

25 Juli 2023

Ilustrasi paket. Pixabay
Mau Kirim Barang dari Luar Negeri? Simak 4 Panduan Dasar dari Kemenkeu

Kemenkeu mengungkapkan banyak masyarakat yang masih bertanya soal prosedur penanganan barang kiriman dan statusnya pada sistem tracking Bea Cukai.


BPS: Impor Barang Konsumsi Turun 39,91 Persen di Februari 2020

16 Maret 2020

Buruh pekerja bangunan menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan upah nominal harian buruh bangunan termasuk tukang bukan mandor pada Mei 2018 naik 0,12 persen dibanding April 2018, atau naik dari Rp 85.983,00 menjadi Rp 86.104,00 per hari pada Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
BPS: Impor Barang Konsumsi Turun 39,91 Persen di Februari 2020

BPS melaporkan realisasi impor sepanjang Februari 2020 mengalami penurunan 5,11 persen secara tahunan menjadi US$11,6 miliar


Sejak E-Commerce Booming di Tahun 2015, Impor Barang Meroket

7 Agustus 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum 2017 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar
Sejak E-Commerce Booming di Tahun 2015, Impor Barang Meroket

Darmin Nasution mengatakan meningkatnya gairah berbelanja masyarakat tak luput dari peran e-commerce yang sedang marak terjadi.


Impor Garam Industri, Menteri Susi Keluarkan Peraturan Menteri

15 Juli 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Susi pun menegaskan, pihaknya dan Presiden Jokowi sepakat penggunaan cantrang diperbolehkan hingga Desember 2017. Selanjutnya, para pemilik kapal harus mengganti alat tangkapnya yang lebih ramah lingkungan. Tempo/Tony Hartawan
Impor Garam Industri, Menteri Susi Keluarkan Peraturan Menteri

Menteri Susi menyebut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini akan memperjelas rekomendasi impor garam industri tidak lewat KKP.


Cabai Impor Beredar di Berbagai Daerah di Jawa  

27 Februari 2017

Pedagang cabai. TEMPO/Tony Hartawan
Cabai Impor Beredar di Berbagai Daerah di Jawa  

Peredaran cabai impor yang marak di berbagai daerah di Jawa juga sampai ke Kabupaten Indramayu.