Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bangun Rumah Subsidi Untuk 488 Korpri Sumbar

image-gnews
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencanangkan pembangunan 488 rumah bersubsidi bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Cempaka Mas di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, pembangunan tersebut merupakan kerjasama pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pengembang.

“Ini bagian dari program sejuta rumah,” katanya melalui siaran pers, Jumat (29 Januari 2016).

Peluncuran program sejuta rumah ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis (28 Januari 2016) kemarin.

Ia menyebutkan, peran Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan adalah memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, ada juga Bantuan Uang Muka (BUM) dan Bantuan Tunai Perumahan (BTP) dari Bapertarum - PNS yang dapat dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah mulai dari Rp5,2 juta sampai Rp5,8 juta sesuai dengan golongannya.

Perumahan KORPRI Cempaka Mas yang dibangun sejak Mei 2015 ini merupakan perumahan untuk PNS yang dibangun melalui kerja sama antara KORPRI dan pengembang yakni PT Multi Star Kreasindo.

"Peran pemerintah daerah dalam program ini adalah memberikan kemudahan perizinan,”  katanya.

Perumahan KORPRI Cempaka Mas dibangun di atas lahan milik pengembang seluas delapan hektare.

Dari 448 unit, sebanyak 112 unit rumah sudah terbangun dan tiga unit rumah sudah dihuni, 50 unit sudah akad kredit (sudah terbit Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit - SP3K) dengan harga jual Rp105 juta.

Sementara untuk harga jual per unit nantinya (yang belum diterbitkan SP3K) adalah sebesar Rp116,5 juta sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang harga rumah tapak bersubsidi tahun 2016.

Sementara itu, informasi dari Bank BTN Padang menyebutkan, sampai saat ini 50 peminat yang sudah menandatangani akad KPR FLPP.

"Dari 50 peminat itu, 23 orang PNS menggunakan BUM dan BTP dari Bapertarum - PNS dan hingga saat ini sudah diterbitkan 40 SP3K yang akan akad KPR jika rumah sudah terbangun 100 persen. Targetnya 40 orang yang bisa akad KPR sebelum akhir Januari," kata Doedit, Deputi Branch Manager Bank BTN Padang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perumahan KORPRI Cempaka Mas berdinding batu bata berplester luar dalam, lantai dasar menggunakan keramik ukuran 30 x 30 cm, rangka atap menggunakan baja ringan dan direncanakan akan dibangun 40 unit ruko di bagian muka kompleks perumahan.

Maurin Sitourus menambahkan selain di Pasaman Barat, Kota Payakumbuh juga berpotensi untuk dibangun rumah bersubsidi. Hal ini dikarenakan Walikota Payakumbuh memiliki program 1000 rumah untuk PNS dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu.

Dengan adanya peluncuran ini diharapkan pemerintah daerah lainnya di seluruh Wilayah Indonesia dapat termotivasi untuk mengikutnya, guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk PNS  diwilayahnya untuk segera memiliki rumah.

Sementara itu, Kepala DPD KORPRI Cabang Pasaman Barat Yasri Urip mengakui, ada 4 alasan kenapa pihaknya membuka perumahan di Pasaman Barat.

Alasannya antara lain karena semata niat baik dari Pemkab yang ingin seluruh PNS di wilayahnya memiliki rumah sendiri yang cukup representatif, tetapi dengan harga terjangkau.

Alasan lainnya karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten pemekaran dimana banyak anggota Korpri yang pindah. Hal ini terbukti adanya permintaan dari mereka sebanyak 130 unit saat dilakukan pendaftaran. 

Menurutnya, hal ini menjadi terobosan Kementerian PUPR yang luar biasa dapat mendukung terwujudnya perumahan baru di Pasaman Barat, sebab hingga kini masih banyak PNS yang belum memikiki rumah. Di sisi lain harga sewa rumah di wilayah ini cukup mahal.

Selaku Pengembang, Hidayat Ansari melihat prospek yang bagus dari sisi bisnis, misalnya dukungan dari Pemda setempat dan letak Pasaman Barat yang merupakan ujung perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan potensi alamnya sebagai penghasil kelapa sawit.

Dirinya berjanji akan pembangunan rumah tersebut pada Desember tahun ini akan rampung seluruhnya, yakni sekitar 488 unit yang dikerjakan dalam 2 tahap.

Kawasan peumahan ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti masjid, ruang terbuka hijau untuk bermain, PAUD dan 40 unit ruko untuk menghidupkan perekonomian sekitar komplek. "Saya merasa semua fasilitas dari pemerintah ada di kompleks ini,” ujarnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.


Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Bekas penghuni Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara kini mulai menempati rumah susun (rusun) Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta,  6 September 2017. Warga telah empat bulan merasakan tinggal di rusun. TEMPO/Subekti.
Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.


Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

ANTARA/FB Anggoro
Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.


Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.


DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

Beberapa warga Kampung Pulo yang sudah menempati  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.


PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.


Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno bersama Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo ( dua kiri), meresmikan peletakan batu pertama proyek rumah susun Transit Oriented Development, di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, 15 Agustus 2017. Pembangunan ini merupakan bagian program satu juta rumah. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.