TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah hari ini mengadakan sidang paripurna luar biasa dengan agenda jawaban dan penjelasan pemerintah atas hak bertanya anggota DPD.
Dalam rapat tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota DPD.
Pada saat sidang dibuka oleh Irman Gusman, salah satu anggota DPD, A.M. Fatwa, langsung memberikan komentar terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
Fatwa menilai, pemerintah tak serius dalam menyoal megaproyek tersebut. "Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat menyesal pemerintah tidak serius dalam menanggapi masalah ini (kereta cepat). Padahal ini adalah pertanyaan dari kebingungan rakyat," ujar Fatwa di ruang sidang DPD, Jumat, 29 Januari 2016.
Fatwa mengatakan pemerintah seharusnya lebih sensitif menyikapi proyek ini. Sebab, saat ini perkembangan di masyarakat mengenai proyek tersebut masih simpang siur. "Penilaian masyarakat kebanyakan mengatakan proyek ini proyek abal-abal," ujarnya.
Menurut Fatwa, pemerintah seharusnya bisa menjelaskan segala macam pertanyaan dan keresahan yang berkembang di masyarakat.
Anggota DPD lain pun ikut mempertanyakan apakah ada jaminan negara dalam proyek ini. "Pemerintah bilang tidak menggunakan APBN. Tapi kan BUMN ini milik negara. Dan rasanya hampir tidak mungkin tidak ada jaminan negara. Saya dengar Cina minta jaminan juga," katanya.
Bahkan anggota DPD, Ahmad Mukoam, mengatakan semestinya proyek ini dibatalkan saja lantaran tidak memiliki urgensi. "Sebaiknya proyek ini dibatalkan saja," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rini menjelaskan proyek kereta cepat ini merupakan proyek business to business dan tidak ada dana APBN. "Seolah saya terus yang dilihat. Padahal proses izin itu perusahaan. Saya sama sekali tidak mengurusi itu. DPD bisa menanyakan langsung ke direksi," kata Rini.
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri BUMN Rini Soemarno serta Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan.
DEVY ERNIS
