Ini Tujuan Pemerintah di Balik Paket Kebijakan Ekonomi IX

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi. TEMPO/Dinul Mubarok

    Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekoniman Edy Putra Irawady mengatakan pada paket kebijakan ekonomi IX, pemerintah ingin meningkatkan ekspor. "Melalui penganekaragaman produk dan pasar ekspor baru termasuk dengan konsolidator ekspor," kata Edy Putra melalui pesan pendek, Kamis, 28 Januari 2016.

    Pemerintah juga ingin menggenjot industri  yang berdaya saing dengan membuat kebijakan Free Trade Agreement (FTA). Untuk itu, dibutuhkan kawasan industri yang atraktif, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berdaya saing, dan pusat logistik berikat. "Perluasan investasi (akan dicapai)  termasuk dengan (penyederhanaan) izin tiga jam dan (pengurangan--) Daftar Negatif Investasi," kata Edy.

    Ia menjelaskan, inti dari paket kebijakan ekonomi IX adalah percepatan investasi listrik, perluasan sumber suplai ternak, dan logistik. Edy Putra mengatakan agenda prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah deregulasi sektor, deregulasi perizinan daerah, dan perumusan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka.

    Pada tahap berikutnya, pemerintah akan menata berbagai aspek agar ada kemudahan berusaha, perluasan e-commerce, serta penataan perizinan. "Ada juga program pangan murah petani sejahtera," ujar Edy.

    Pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi IX pada Rabu, 27 Januari 2016. Paket kebijakan ini diterbitkan untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.