Enam Emiten BEI Belum Lepas 7,5 Persen Saham  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan

    Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan akan menghentikan sementara perdagangan saham emiten bursa yang belum memenuhi aturan free float dengan melepas 7,5 persen saham ke publik.

    "Sahamnya tidak akan diperdagangkan dulu," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Rabu, 27 Januari 2016.

    Dalam peraturan perdagangan di Bursa Efek, emiten yang belum melepas 7,5 persen saham  akan diberikan tenggat hingga akhir Januari 2016. Namun sampai sekarang masih terdapat enam emiten yang belum memenuhi ketentuan itu. 

    Karena itu, Tito mengatakan, Bursa Efek akan kembali memberi kelonggaran kepada emiten yang belum memenuhi syarat free float dengan memperpanjang tenggat hingga tiga bulan mendatang. 

    "Kan persiapannya butuh waktu, persiapan penjamin efeknya dan teknis lainnya," katanya. Meski sudah diberikan kelonggaran, kata Tito, sampai saat ini belum ada emiten yang mengajukan surat permohonan perpanjangan tenggat. 

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.