TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan memanggil sejumlah menteri terkait dengan polemik megaproyek kereta cepat. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan para menteri yang dipanggil adalah mereka yang menangani program kereta cepat. Menurut dia, Presiden akan segera meminta laporan perkembangan setelah groundbreaking proyek tersebut.
"Saya yakin Presiden ingin dapat laporan secepatnya dari perkembangan groundbreaking yang dilakukan. Baik dari Kementerian BUMN, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Johan di Kompleks Istana, Rabu, 27 Januari 2016.
Johan mengakui setelah groundbreaking, program kereta cepat memang menjadi sorotan. Pasalnya, banyak masukan serta kritik yang datang dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun publik. Menurut dia, Presiden akan tetap melakukan evaluasi dan mendengar masukan publik mengenai program kereta cepat itu. "Setelah grounbreaking ada suara-suara yang agak berbeda. Tentu ini menjadi masukan buat Presiden untuk menanyakan kembali pada menteri terkait," katanya.
Presiden, kata Johan, akan terus mencermati tiap masukan dan kritik. Menurut dia, masukan dan kritik yang muncul tidak serta-merta membuat pemerintah melanjutkan atau menghentikan program kereta cepat. "Tentu Presiden akan minta laporan perkembangan baik dari Kementerian BUMN, Perhubungan, atau kementerian lain," katanya.
Rel kereta cepat terbentang sepanjang 142 kilometer, mulai dari Jakarta hingga Bandung. Proyek tersebut menelan biaya hingga Rp 70 triliun. Nantinya, kereta cepat juga akan terintegrasi dengan mass rapid transit (MRT) di kawasan Bandung Raya dan light rail transit (LRT) Jabodetabek.
Presiden Jokowi pekan lalu melakukan grounbreaking di Bandung, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak hadir dalam grounbreaking itu.
ANANDA TERESIA
