Bogor Terapkan Plastik Berbayar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukkan kantong belanja saat kampanye #Pay4Plastic atau penerapan plastik berbayar untuk mereduksi penggunaan kantong plastik bersama Gerakan Indonesia Diet Plastik di Bandung, Jawa Barat, 27 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Warga menunjukkan kantong belanja saat kampanye #Pay4Plastic atau penerapan plastik berbayar untuk mereduksi penggunaan kantong plastik bersama Gerakan Indonesia Diet Plastik di Bandung, Jawa Barat, 27 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwali) terkait dengan penerapan plastik berbayar sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme kebijakan baru tersebut.

    "Perwali sedang kami usulkan. Ini akan menjadi landasan hukum memperkuat pelaksanaan kebijakan plastik berbayar," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor, Lilis Sukartini, di Bogor, Rabu, 27 Januari 2016.

    Lilis mengatakan Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen menerapkan plastik berbayar bersama dengan 21 kota lainnya di Indonesia dan akan diuji coba pada 21 Februari.

    "Perwali ini akan memperkuat Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang BPLH. Salah satunya untuk menentukan harga plastik yang akan diterapkan," katanya.

    Menurut dia, BPLH Kota Bogor belum memutuskan harga yang pantas untuk plastik berbayar. Hal tersebut masih dibahas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), termasuk mekanismenya.  "Ada opsi masih Rp 500 per kantong plastik, tapi masih uji coba. Kita melihat mana mekanisme yang terbaik dan harga yang pantas sampai Juni nanti," katanya.

    Lilis mengatakan ada usulan mekanisme plastik berbayar dengan memberikan potongan harga bagi masyarakat yang menggunakan tas belanja dan yang menggunakan plastik akan dikenakan biaya.  "Tapi masih kami bahas dulu. Masih belum diputuskan," katanya.

    Sebelumnya, BPLH telah menerbitkan surat edaran terkait dengan penerapan kantong plastik berbayar yang ditujukan bagi perusahaan retail dan instansi terkait di Kota Bogor.

    Pemerintah Kota Bogor bersama 21 pemerintah kota di Indonesia berkomitmen menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama sejumlah kepala daerah, yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 21 Januari 2016.

    Sebelumnya, 17 kota itu ialah Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tanggerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Papua. Saat ini, bertambah lima kota, yaitu Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari, dan Yogyakarta yang menyatakan komitmen menerapkan kantong plastik berbayar.

    Kebijakan tersebut akan diuji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional sampai Juni mendatang, tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.

    Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Sebab, jumlah timbunan sampah kantong plastik meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dengan jumlah 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

    Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sementara itu, kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan. Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang menjadi penghasil sampah plastik terbesar yang dibuang ke laut.

    Komunitas Earth Hours Bogor mendukung langkah pemerintah menerapkan kantong plastik berbayar sebagai upaya penyelamatan lingkungan.

    "Mengurangi sampah plastik salah satu upaya penyelamatan lingkungan karena plastik sulit diurai, juga berpengaruh pada kerusakan lingkungan. NOAA merilis, sepanjang 2015, suhu Bumi tercatat paling tinggi untuk pertama kali sepanjang sejarah pengamatan suhu bumi," kata Koordinator Earth Hours Bogor, Renny Wityanti.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?