PT Pelni Operasikan Kapal Perintis di Kepulauan Seribu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 46, yang dioperasikan PT Pelni, akan melayani rute Jakarta - Kepulauan Seribu. Menurut siaran pers dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Rabu, 27 Januari 2016, kapal perintis tipe 200 DWT itu akan melewati Sunda Kelapa (sebagai pelabuhan pangkal), Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, dan Pulau Kelapa.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan meresmikan pelayaran perdana KM Sabuk Nusantara 46 pada Kamis, 28 Januari 2016, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

    Kapal perintis tersebut mampu mengangkut penumpang hingga 114 orang. "Pengadaan kapal perintis ini merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kapasitas sarana transportasi laut di Kepulauan Seribu, yang selama ini masih terbatas aksesibilitasnya," katanya.

    Menurut dia, saat ini kebutuhan jasa transportasi laut masyarakat di daerah Kepulauan Seribu cukup tinggi, sementara sarana transportasi laut yang melayaninya masih sangat terbatas. Barata mengatakan, untuk membiayai pengoperasian kapal perintis tersebut, Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik Rp 5,9 miliar.

    "Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah Kepulauan Seribu dengan tarif yang terjangkau," katanya. Pengoperasian kapal perintis itu juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan pusat perdagangan dan industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.