Genjot Modal, BNI Syariah Gencar Gaet Investor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. TEMPO/Dinul Mubarok

    Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank BNI Syariah menyatakan akan lebih intensif menggaet investor strategis pada tahun ini untuk menambah modal perseroan.

    Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano mengatakan, dalam hampir tiga tahun terakhir bank tersebut telah membuka diri terhadap investor.

    "Tahun ini kami akan lebih intensif untuk bertemu dengan investor, apalagi didukung dengan kinerja kami yang cukup baik dalam tiga tahun terakhir," ujar Dinno di Jakarta, Selasa (26 Januari 2016).

    Sebelumnya, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menyampaikan, BNI sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan investor strategis untuk mendukung bisnis BNI Syariah.

    BNI disebutkan akan melepas kepemilikan anak usaha syariahnya tersebut ke investor strategis sebesar 20 persen atau lebih, namun BNI tetap menjadi pemilik mayoritas saham di BNI Syariah.

    "Aksi korporasi kan intinya untuk penambahan modal. Walaupun tidak masuk RBB (rencana bisnis bank), tapi pasti akan dijajaki tahun ini, apakah akan direvisi (RBB-nya) atau masuk RBB 2017 nanti," kata Dinno.

    Dinno menambahkan, apabila pada enam bulan pertama tahun ini tanggapan pasar bagus, pihaknya akan merevisi RBB.

    Ia menuturkan, kemungkinan besar investor strategis BNI Syariah akan berasal dari Timur Tengah, namun ia belum dapat menyebutkan investor mana yang sudah serius untuk menjadi mitra.

    Namun, lanjut Dinno, tidak menutup kemungkinan apabila ada investor domestik yang berminat menjadi investor strategis BNI Syariah.

    "Dari hasil kunjungan ke Dubai dan Bahrain pada 2014 lalu, Timur Tengah kelihatannya lebih optimis untuk masuk ke Indonesia. Saya belum bisa sebutin siapa yang lebih serius," ujar Dinno.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.