Bappenas Ingin Genjot Penggunaan Energi Listrik Biomassa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pidato utama Menteri/Kepala Bappenas Dr. Sofyan Djalil di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    Pidato utama Menteri/Kepala Bappenas Dr. Sofyan Djalil di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofjan Djalil optimistis Indonesia mencapai target penggunaan energi terbarukan sebanyak 23 persen pada 2025.

    "Biomass itu salah satu sumber renewable energy," kata Sofjan usai rapat koordinasi komite Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, 25 Januari 2016.

    Sofyan mengakui pemerintah menerima permintaan untuk menurunkan tarif ekspor cangkang sawit untuk diolah sebagai penghasil tenaga biomass. Menurutnya, hal ini akan segera diputuskan pemerintah. "Nanti akan diturunkan, supaya mendorong industri biomass, listrik tenaga biomass," ujarnya.

    Sofyan mengaku belum memiliki data berapa potensi yang tersedia untuk produksi biomass saat ini. Tapi ia menegaskan saat ini telah dikembangkan pembangkit listrik biomassa di Jambi dan Riau.

    Meskipun hanya mampu menghasilkan listrik sekitar 20-40 megawatt, beberapa negara belakangan aktif mengembangkan biomass. "Ini dalam rangka mendapatkan kredit renewable energy," kata dia. "Mulai tahun ini."

    Senin 25 Januari 2016, Kementerian Koordinator Perekonomian mengadakan rapat koordinasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam rapat tersebut hadir Menteri Perindustrian Saleh Husen, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Bayu Krisnamurthi.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.