Dukung Poros Maritim, RI Bangun 24 Pelabuhan Jalur Tol Laut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat berat tengah melakukan pengerukan dasar laut saat pembangunan perluasan dermaga di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (19/2). PT Pelabuhan Indonesia II  akan menyiapkan dana investasi sebesar Rp7 triliun untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Kalibaru dan Sorong. Perseroan yang berganti nama menjadi Indonesia Port Corporation itu membukukan laba sebesar Rp1,79 triliun sepanjang 2012, atau tumbuh 21%  dari laba pada 2011. TEMPO/Tony Hartawan

    Alat berat tengah melakukan pengerukan dasar laut saat pembangunan perluasan dermaga di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (19/2). PT Pelabuhan Indonesia II akan menyiapkan dana investasi sebesar Rp7 triliun untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Kalibaru dan Sorong. Perseroan yang berganti nama menjadi Indonesia Port Corporation itu membukukan laba sebesar Rp1,79 triliun sepanjang 2012, atau tumbuh 21% dari laba pada 2011. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Pusat tahun ini akan membangun 24 pelabuhan nasional untuk mendukung Poros Maritim yang menjadi jalur dari tol laut yang menghubungkan Indonesia Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

    Hal itu disampaikan Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Endah Murniningtyas saat berbicara pada Seminar Nasional Ekonimi Kemaritiman di Wangiwangi, ibukota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin (25 Januari 2016).

    "Poros Maritim yang akan menjadi jalur lintasan tol laut hanya bisa berfungsi optimal bila didukung dengan sejumlah pelabuhan nasional yang akan menjadi titik persinggahan kapal-kapal yang melawati jalur tol laut," katanya.

    Menurut dia, sebanyak 24 pelabuhan nasional yang akan dibangun tersebut sebagian besar berlokasi di wilayah kawasan Indonesia Timur, termasuk di Sultra.

    Pelabuhan-pelabuhan nasional tersebut kata dia akan berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang yang diangkut dengan kapal-kapal yang melewati jalur tol laut.

    "Agar pelabuhan nasional ini bisa menjadi tempat menaikan dan menurunkan barang, maka pemerintah daerah perlu mendukungnya dengan membangun pelabuhan rakyat dan angkutan kapal-kapal rakyat yang akan mengakut barang dari sentra produksi ke pelabuhan nasional," katanya.

    Menurut dia, jika pembangunan pelabuhan nasional dan pelabuhan rakyat telah selesai dan berfungsi normal, maka disparitas harga barang antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia timur bisa ditekan, bahkan dihilangkan.

    Tingginya disparitas harga antara kawasan Barat dan Timur Indonesia kata dia dipicu oleh tingginya biaya angkutan barang akibat kapal yang mengakut barang dari Barat ke Timur setelah kembali dalam keadaan kosong.

    "Kalau kapal yang membawa barang ke kawasan Timur kembali dengan membawa barang komoditas lagi ke kawasan Barat, maka biaya angkutan bisa ditekan," katanya.

    Dengan begitu ujarnya maka harga barang antara kawasan Barat dan di kawasan Timur akan menjadi relatif sama.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...