Strategi Pemerintah Targetkan Produksi Padi 75,13 Juta Ton

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi tahun ini sebesar 75,13 juta ton. Target tersebut setelah mempertimbangkan penambahan luas tanam dan risiko ketidakpastian cuaca yang masih akan membayangi kinerja produksi pertanian di dalam negeri.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, untuk dapat mencapai target produksi komoditas pangan strategis tersebut, Kementerian Pertanian mengarahkan alokasi DIPA  (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang fokus dan berorientasi pada peningkatan produksi.


    “Alokasi DIPA tahun 2016 diarahkan untuk pencapaian sasaran produksi pangan utama. Total APBN Kementan tahun 2016 sebesar Rp 31,51 triliun juga akan difokuskan upaya keberhasilan program,” ujar Amran dalam rapat kerja di Komisi IV DPR RI, Senin, 25 Januari 2016.

    Target 75,13 juta ton gabah kering giling (GKG) tersebut naik 1,73 juta ton dari target tahun 2015 sebesar 73,4 juta ton. Angka ini naik tipis dari angka ramalan (Aram) II yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) awal November lalu yaitu produksi padi 74,99 juta ton.

    Kendati demikian, target 75,13 tersebut terkoreksi dari yang sebelumnya diajukan melalui  APBN pada September 2015 lalu yaitu 76,2 juta ton. Jika tercapai, maka produksi beras Indonesia tahun ini sebesar 42,1 juta ton.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, mengatakan target produuksi yang dipatok sebesar 75,13 juta ton tersebut telah mempertimbangkan faktor El Nino yang dampaknya masih berlangsung. Hingga saat ini hujan belum turun merata di wilayah Indonesia.

    Menurut Hasil, untuk dapat mencapai target tersebut, maka luas tanam diharapkan dapat mencapai 15 juta hektare dan luas panen sebesar 14,8 juta hektare.


    Kondisi terakhir, pada bulan Oktober, luas panen sempat turun 190.000 hektare dari tahun sebelumnya akibat kekeringan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.