Pemerintah Pasang Target 10 Juta Sambungan Air Bersih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membawa air bersih setelah diisi dari sumur pompa di Kawasan Manggarai, Jakarta, 9 November 2015. Ratusan warga di RW 10 Manggarai Selatan harus mengalami krisis air bersih hampir selama dua bulan terakhir ini. TEMPO/Eko siswono Toyudho

    Warga membawa air bersih setelah diisi dari sumur pompa di Kawasan Manggarai, Jakarta, 9 November 2015. Ratusan warga di RW 10 Manggarai Selatan harus mengalami krisis air bersih hampir selama dua bulan terakhir ini. TEMPO/Eko siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochammad Natsir mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah pusat menargetkan 100 persen akses air minum hingga 2019.

    Upaya itu dilakukan baik melalui jaringan pipa dan non-pipa. "Bisa dikatakan aman, jika memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan," kata Natsir di Hotel Grandhika, Jumat, 22 Januari 2016.

    Dalam target 2019 tersebut, rencananya sebanyak 60 persen akan dilalui pipa dan 40 persen bukan melalui jaringan pipa. Untuk merealisasikan tersebut, Natsir mengatakan, harus ada penambahan cakupan pelayanan perpipaan yang awalnya hanya 20 persen menjadi 60 persen. "Sebab itu, memerlukan tambahan 27,7 juta sambungan rumah," kata Natsir.

    Untuk itu, Natsir berujar, diperlukan investasi senilai Rp 253 triliun. Dalam RPJM, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang melalui Dirjen Cipta Karya hanya sebesar Rp 33 triliun atau 12 persen, sementara yang melalui Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 14 triliun atau delapan persen, sehingga total alokasi dana sebesar 20 persen. Masih perlu menggalang sumber pendanaan lain, seperti dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, internal perusahaan daerah air minum, investasi swasta, corporate social responsibility, atau masyarakat.

    Natsir menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk merealisasikan setidaknya 10 juta sambungan rumah tambahan dari 27,7 juta sambungan yang ditargetkan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menekankan untuk fokus pada 10 juta sambungan rumah dan meningkatkan pelayanan dari 20 persen menjadi 35 persen. "Belum bisa mencapai 60 persen seperti yang diharapkan dalam RPJM. Ini prestasi yang cukup besar juga," katanya.

    Adapun anggaran 10 juta sambungan rumah ini, Natsir mengatakan, membutuhkan dana sebesar Rp 80-100 triliun. Sementara, APBN hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 50 triliun. Artinya, memerlukan Rp 30-50 triliun lainnya di luar non-APBN.

    Natsir berharap kekuarangan itu bisa didapatkan dari pinjaman perbankan, penghapusan utang, internal PDAM, dan kerja sama swasta. "Dengan komposisi ini, maka kami akan bisa merealisasikan sepuluh juta sambung rumah," ujarnya.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.