TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mencurigai adanya perang kepentingan dalam pembuatan proyek kereta cepat. Menurut dia, seharusnya dalam pembuatan kereta api, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melibatkan PT Kereta Api Indonesia.
Selain itu, dia beranggapan bahwa hal ini adalah bagian dari tanggung jawab Kementerian Perhubungan. "Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," kata Faisal di Jakarta, Jumat, 22 Januari 2016.
Menurut Faisal, pada prinsipnya kereta cepat itu ditujukan untuk penumpang. Menurut dia, penempatan di Gedebage tidak cocok. Pasalnya jarak dari Gedebage ke pusat Kota Bandung itu 1,5 jam. "Ada hal-hal rasional yang susah diterima dengan akal sehat," ujarnya.
Dampak ekonomi dari kereta cepat ini juga dipertanyakan. Menurut Faisal, saat ini kondisi perekonomian Cina tengah melemah. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan kapasitas di industri.
Faisal mengatakan para pengusaha di Cina tengah berusaha untuk menyalurkan kelebihan kapasitasnya. "Jangan mau jadi tempat sampahnya Tiongkok," ucapnya.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
