Pengurangan Pajak Konstruksi Kembali Dikaji

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpidato dalam acara seminar nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Jakarta, 17 Desember 2015. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk undang-undang yang mengatur pengadaan tanah. Efektivitas undang-undang tersebut masih diragukan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpidato dalam acara seminar nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Jakarta, 17 Desember 2015. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk undang-undang yang mengatur pengadaan tanah. Efektivitas undang-undang tersebut masih diragukan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penurunan pajak pada sektor infrastruktur.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok wacana tersebut.

    "Yang penting adalah kita jangan satu pajak untuk seluruh Indonesia. Misalnya kenapa tidak untuk kawasan timur Indonesia (KTI) yang low growth dan low income pajaknya diturunkan lebih rendah dari nasional,” ujar Rizal kepada Bisnis, pekan lalu.

    Menurutnya, dengan diturunkannya pajak pembangunan infrastruktur bagi daerah dengan pendapatan rendah dapat mengurangi ketimpangan regional yang saat ini terjadi di wilayah timur Indonesia.

    “Saat ini Indonesia timur kita genjot pembangunan infrastruktur. Harusnya ada subsidi pajak juga untuk mempercepat proses konstruksi. Kalau tidak kasian kontraktor lokal terlalu berat,” ucapnya.

    Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) menyambut baik wacana pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) berganda pada subjek pajak berupa proyek konstruksi yang sebenarnya sudah digaungkan beberapa tahun terakhir.

    “Sebenarnya itu wacana lama sudah sekitar empat atau lima tahun lalu. Tapi belum terealisasi sampai sekarang. Tapi jika itu benar di realisasi tahun ini akan sangat bagus, proyek infrastruktur terutama di daerah akan semakin cepat,” ujar Sekertaris Jenderal AKI, Zali Yahya melalu sambungan telepon, Jumat (22 Januari 2016).

    Zali mengatakan secara umum pajak masih dirasa terlalu berat terutama bagi subkontraktor di daerah. Menurutnya, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintah juga harus membantu meringankan pajak.

    Saat ini pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan kepada proyek infrastruktur yang digarap dengan subkontrak. Tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dan 3%.

    Dengan ketentuan PPN tersebut, lanjutnya, perusahaan kontraktor raksasa memilih untuk menggarap sendiri proyek infrastruktur yang dimenangkan. Pasalnya, apabila diserahkan kepada anak usaha, PPN-nya bisa membengkak menjadi 20%, 30%, bahkan 40%.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.