Menteri Sudirman: Freeport Belum Bayar Dividen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia dalam tiga tahun terakhir belum membayarkan dividen kepada pemegang saham.

    "Memang benar Freeport belum membayarkan devidennya pada para pemegang saham dalam tiga tahun," kata Sudirman saat konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.

    Selama tiga tahun belakangan ini, kata dia, Freeport tidak membagikan dividen karena laba yang diperoleh oleh perusahaan memang cenderung tipis.

    "Freeport memang belum bayar dividen karena dalam tiga tahun untungnya tipis," ujar dia.

    Pembayaran dividen tersebut, kata Sudirman, diputuskan dibayar atau tidak didiskusikan dan tergantung dalam keputusan yang ada dalam RUPS sehingga selama tiga tahun, menurut dia, ada kemungkinan rapat memutuskan tidak membayarkan deviden perusahaan.

    "Dividen itu kan diputuskan melalui RUPS, sehingga belum dibayar itu bisa karena untungnya tipis dan tergantung suara yang ada dalam RUPS," kata Sudirman.

    Ia menyampaikan, jika pemerintah membeli saham Freeport Indonesia yang ditawarkan sebesar 10,64 persen saham dengan harga 1,7 miliar dolar AS tersebut maka pemerintah tentu mempunyai tambahan suara dengan mendapat total 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

    "Sebetulnya, dibagi atau tidak deviden tersebut tergantung suara kita juga di RUPS, jika kita beli saham itu kita ada tambahan suara dan sedikit nambah pengaruh, tapi musti digarisbawahi kalau 20 persen saham itu masih minoritas," ujar Sudirman.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.