TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot berharap penetapan harga divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai Maret ini. Pemerintah mengartikan batasan evaluasi selama 60 hari dihitung dari adanya kesepakatan, bukan sejak penawaran yang disampaikan pekan lalu.
"Kalau sudah sepakat, Kementerian ESDM menyampaikan ke Kementerian Keuangan. Nanti Kementerian Keuangan akan menyampaikan minatnya," kata Bambang Gatot saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi DPR, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.
Baca Juga:
Sesuai dengan prosedur, divestasi 10,64 persen saham Freeport terlebih dulu ditawarkan kepada pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat tak membeli dalam 90 hari sejak penawaran, saham ditawarkan ke pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah tak membeli dalam waktu 60 hari, saham ditawarkan ke badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Bila tak ada yang berminat, proses diulang kembali di tahun berikutnya.
Bambang mengatakan divestasi saham Freeport melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, pemerintah membentuk tim divestasi, penjelasan metode, asumsi finansial model Freeport Indonesia, serta klarifikasi metode. Tahapan ini berlangsung pada Januari.
Tim kemudian menegosiasikan harga berdasarkan metode, asumsi, dan finansial model pada Februari. Pada tahap ini, tim teknis melakukan due diligence ke Mimika dan tim keuangan berfokus pada klarifikasi serta data pendukung asumsi finansial model untuk melakukan valuasi.
Tahapan terakhir adalah penetapan harga sejak Maret nanti. Setelah ditetapkan, Kementerian ESDM akan menawarkan ke pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. "Apabila dalam waktu 60 hari pemerintah tidak ada jawaban, akan ditawarkan kepada BUMD atau BUMN," katanya.
Di luar itu, PT Aneka Tambang, PT Inalum, PT Timah, dan PT Bukit Asam telah menyiapkan skema mengambil 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Mereka membentuk induk korporasi atau special purpose vehicle. Direktur Utama Antam Teddy Badrujaman memperkirakan SPV BUMN siap dengan ekuitas US$ 510 juta. Sisa pendanaannya, US$ 1,19 miliar, akan didapatkan dari perbankan atau lembaga keuangan lain.
Tedy mengatakan pinjaman ke SPV diperoleh dari investment banking. "Sumber pembayaran pinjaman adalah dari dividen Freeport. Bila Freeport tidak membayar dividen, tidak ada pembayaran cicilan pinjaman," tuturnya.
ALI HIDAYAT