Pemerintah Akan Bentuk Tim Penyelesaian Divestasi Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Kepala Bapenas Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Senior Vice President Geo Services PT Freeport Indonesia Wahyu Sunyoto saat meninjau tambang terbuka Grasberg di area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, 19 September 2015.  ANTARA/Muhammad Adimaja

    Kiri-kanan: Kepala Bapenas Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Senior Vice President Geo Services PT Freeport Indonesia Wahyu Sunyoto saat meninjau tambang terbuka Grasberg di area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, 19 September 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono mengatakan pemerintah akan membentuk tim terkait dengan divestasi saham Freeport Indonesia. Hari ini, Gatot menggelar pertemuan dengan beberapa lembaga pemerintah.

    "Kami menanyakan kesediaan kementerian menjadi tim dalam rangka divestasi," kata Gatot seusai rapat di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 18 Januari 2016. Selain membentuk tim, hasil rapat hari ini terkait dengan mekanisme, kajian, dan jadwal. "Pertemuan ini baru awal. Hasilnya dilaporkan ke pemimpin masing-masing," ucapnya.

    Gatot menjelaskan bahwa pertemuan mereka hari ini tidak membahas substansi nilai divestasi saham Freeport. Soal kabar bahwa BUMN akan membeli saham divestasi, ia mengatakan, sesuai dengan aturan, yang menjadi prioritas adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Kalau tidak, barulah ditawarkan kepada BUMN."

    Ia juga mengatakan, setelah pertemuan hari ini, Kementerian ESDM akan melayangkan surat kepada instansi terkait secara resmi untuk meminta perwakilan sebagai anggota tim. Dalam pertemuan berikutnya, mereka akan membahas independent valuer.

    Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian ESDM Hufron Asrofi mengatakan anggota tim berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sekretaris Kabinet, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Juga dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai pengacara negara.

    "Mereka akan mengirim nama-nama. Tim ini membahas berbagai hal dan melaporkannya kepada Menteri ESDM," katanya.

    Tim ini, kata Hufron, dibentuk agar penyelesaian divestasi Freeport lebih transparan dan menyerap lebih banyak pendapat. Tim ini akan dipimpin Kementerian ESDM.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.