Ketua Pania Anggaran DPR Nilai Kenaikan Harga Tidak Berdampak Besar Pada APBN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Panitia Anggaran DPR Abdullah Zaini menegaskan asumsi-asumsi ekonomi makro dalam APBN 2003 masih bisa dipertahankan menyusul kenaikan secara serentak dan besar-besaran harga BBM, listrik dan telepon. Tidak berdampak besar bagi APBN 2003, kata dia di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (13/1). Sehingga, kata dia, pemerintah tidak perlu membatalkan kebijakannya mengenai kenaikan harga-harga itu. Karena, pembatalan dapt berarti negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 23 triliun. Konsekuensinya, anggaran pembangunan sebesar Rp 65 triliun harus kita potong sesuai dengan subsidi yang dikeluarkan, ujar Zaini. Menurut Zaini, tidak ada kebijakan yang bisa ditarik kembali, meski oleh pemerintah sekalipun. Tapi, yang bisa dilakukan adalah memprebaiki kebijakan tersebut, misalnya tentang harga BBM. Itu tergantung kesepakatan bersama, negara ini kan kita atur bersama-sama, kata Zaini. Dia mengatakan, dana subsidi BBM dan listrik masih mungkin untuk ditambah. Karena anggaran pembangunan dan belanja merupakan sesuatu yang netral, tidak pasti dan fleksibel. Terserah kita mau mewarnai seperti apa, kita meningkatkan pembangunan dan mengurangi subsisi atau sebaliknya tidak ada masalah, ungkap Zaini. Hanya saja, Zaini menyayangkan pelaksanaan kenaikan harga yang dilakukan secara serentak. Seharusnya, kata dia, kenaikan harga ini dilakukan secara bertahap dan mendahulukan yang paling mendesak. Saat ini adalah BBM, yang harus dibicarakan dulu. Kalau yang lainnya, belakangan tidak apa-apa, imbuh dia. Panitia Anggaran sendiri, menurut Zaini, berencana mengusulkan kenaikan harga secara bertahap dan tidak bersamaan. Dia menambahkan, Selasa esok, pimpinan DPR akan memanggil seluruh Komisi dan Panitia Anggaran untuk membicarakan kenaikan harga ini. Sehari sesudahnya, Pimpinan DPR akan memanggil menteri-menteri bidang ekonomi. SS Kurniawan --- TNR .

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.