JK: Pemerintah Tengah Kaji Penawaran Saham Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Spedy Paereng

    ANTARA/Spedy Paereng

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih mengkaji penawaran saham PT Freeport Indonesia terkait kewajiban divestasi senilai 1,7 miliar dolar AS. "Tentu sedang dikaji, karena bukan uang kecil. Kalau hanya sejuta dua juta langsung saja, ini kan triliunan," kata Kalla di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2016.

    Menurut dia, pemerintah sedang mengkaji nilai riil saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Kalla juga mengungkapkan, cukup banyak pihak yang bersedia membeli saham Freeport.

    Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran sahamnya senilai 1,7 miliar dolar AS. Sesuai PP Nomor 77 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, evaluasi mengenai valuasi Freeport akan dilakukan selama 60 hari.

    Kewajiban divestasi Freeport itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara sebesar 30 persen. Regulasi itu mengatur tiga jenis kategori divestasi.

    Pertama, jika perusahaan tambang milik asing hanya melakukan kegiatan pertambangan, maka divestasinya sebesar 51 persen. Kedua, jika perusahaan tambang itu melakukan kegiatan penambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, maka divestasinya 40 persen.
    Ketiga, apabila perusahaan itu melakukan kegiatan tambang bawah tanah, divestasinya 30 persen.

    Divestasi dilakukan secara bertahap. Tahun ini Freeport wajib melepas 20 persen saham, namun karena tahun pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham maka divestasi sebesar 10,64 persen. Pada 2019 sebesar 10 persen saham.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.