Pemerintah Sepakati Roadmap E-Commerce  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengangkut barang pesanan di gudang toko online Zalora, Cibitung, Jawa Barat, 11 Desember 2015. Zalora merupakan salah satu e-commerce Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat tiap tahunnya. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Pekerja mengangkut barang pesanan di gudang toko online Zalora, Cibitung, Jawa Barat, 11 Desember 2015. Zalora merupakan salah satu e-commerce Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat tiap tahunnya. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perdagangan e-commerce merupakan salah satu cara dalam membangun sistem logistik yang efisien dari desa ke kota.

    “Supaya produk petani itu bisa meningkat tanpa kenaikan harga di tingkat konsumen,” kata Darmin seusai rapat koordinasi e-commerce di kantornya, Kamis malam, 14 Januari 2016.

    Menurut Darmin, dari hasil rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut, telah dihasilkan roadmap pengaturan e-commerce dan organisasinya. “Belum membicarakannya detail satu per satu, baru menyepakati roadmap dan organisasinya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan segera menunjuk petugas Program Management Unit di masing-masing kementerian koordinator untuk memfasilitasi ini. “Pak Darmin masih memikirkan ini dalam 2-3 hari,” kata Sofyan.

    Menurut Sofyan, hal penting yang harus dilakukan dalam kebijakan ini ialah membuat iklim dan penataan regulasi yang ringan. Selain itu, Sofyan mengatakan ada 31 langkah yang disiapkan untuk tetap menjadi pelaku industri.

    “Nanti akan dikembangkan banyak hal, dari sistem pembiayaan, harmonisasi aturan, dan teknis yang ada di Menkominfo. Ada inisiatif yang perlu aturan dari Menkominfo dan Perpres,” tuturnya.



    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.