Pasca Bom, Angkasa Pura II Perketat Keamanan 13 Bandara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bandara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ilustrasi bandara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura (AP) II memperketat keamanan seluruh 13 bandara yang dikelolanya menyusul terjadinya aksi teror bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang (14 Januari 2016).

    Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi dalam siaran pers di Jakarta Kamis (14 Januari 2016) mengatakan, koordinasi dengan TNI dan Polri akan semakin diintensifkan untuk memastikan keamanan di seluruh kawasan bandara dan keselamatan bagi penumpang pesawat.

    Adapun sejak Desember 2015 status bandara-bandara di bawah PT Angkasa Pura II (Persero) termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah ditingkatkan dari status hijau menjadi kuning.

    "Hasil koordinasi dengan pihak Otoritas Bandara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan bandara-bandara lain di bawah pengelolaan AP II sejak akhir tahun lalu berstatus kuning dalam artian pengamanan telah diperketat," katanya.

    Terkait dengan kejadian hari ini, lanjut dja, telah diinstruksikan kepada seluruh bandara agar semakin intensif berkoordinasi dengan TNI dan Polri, di mana sebagai bentuk kewaspadaan maka frekuensi patroli pengamanan ditingkatkan untuk menyisir area publik, area parkir, dan memeriksa kendaraan secara acak.

    "Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta operasional penerbangan masih berjalan normal baik itu rute domestik maupun internasional," katanya.

    Budi menyebutkan khusus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, selain Aviation Security juga bersiaga sebanyak 150 personel Polri dan 332 personel TNI untuk menjaga keamanan bandara yang merupakan salah satu obyek vital nasional.

    Di samping itu, lanjut dia, juga dioperasikan sekitar 1.500 kamera pengintai untuk melakukan pemantauan selama 24 jam.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.