Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Triwulan Pertama 2016, Penyerapan Belanja Jatim 10 persen

image-gnews
Petugas Bea dan Cukai memantau situasi di atas Kapal patroli di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 23 Oktober 2015. ANTARA/Zabur Karuru
Petugas Bea dan Cukai memantau situasi di atas Kapal patroli di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 23 Oktober 2015. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan percepatan penyerapan belanja pemerintah guna memulihkan kepercayaan dunia bisnis dalam melaksanakan usahanya.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) setidaknnya harus bisa merealisasikan penyerapan anggaran belanja 5% - 10% selama tiga bulan pertama tahun ini.

“Kami harapkan penyerapan anggaran pemerintah bisa mencapai 5% sampai 10% dari target yang seharusnya 20% selama triwulan pertama,” tuturnya Kamis (14 Januari 2016).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan anggaran pendapatan senilai Rp22,2 triliun sedangkan belanja daerah Rp23,05 triliun. Belanja pemerintah yang akan difokuskan ialah ke sektor infrastruktur seperti jalan, pengairan, bendungan, dan lain-lain.

Salah satu proyek jalan yang tengah bergulir di Jawa Timur adalah Jalan Lintas Selatan (JLS) sepanjang 673 kilometer. Sejauh ini yang terealisasi baru 553 kilometer, dan yang belum tergarap sepanjang sekitar 120 kilometer lagi.

Untuk bendungan, Jatim perlu membereskan sekitar 194 bendungan dari 913 bendungan yang ada di berbagai penjuru provinsi. Program lain yang dimiliki pemprov adalah beda rumah terhadap 234.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sudah dikerjakan 101.000 RTLH.

Percepatan realisasi proyek pemerintah dapat melahirkan kepercayaan dunia usaha. Melalui pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, perekonomian suatu daerah menjadi lebih bergeliat. Misalnya, proyek infrastruktur jalan dapat memperlancar dan menekan biaya distribusi barang.

Adapun salah satu daerah yang melakukan percepatan penyerapan anggaran contohnya Kabupaten Malang. Total APBD daerah ini sejumlah Rp3 triliun. Pada bulan ini, Januari 2015, sudah mulai diserap sekitar Rp150 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Beberapa proyek besar sudah dimulai. Ini lebih baik karena dibandingkan dengan tahun lalu penyerapan baru dimulai April,” ujar Hadi.

Percepatan penyerapan anggaran sejalan dengan amanat presiden guna memacu pertumbuhan ekonomi. Hadi menyatakan tatkala pemerintah bisa memacunya sejak triwulan pertama bisa menggerakkan dunia usaha untuk menanamkan kapitalnya lebih banyak pula.

Pemprov Jatim selama tiga tahun terakhir mencatat ada terdapat Rp128 triliun izin prinsip yang sudah pasti. Tapi selama 2015 yang terealisasi baru Rp11 triliun. “Kendalanya bukan di pemerintah, tapi memang dari sisi investor yang menunda atau reschedule,” ujar Hadi.

Sementara itu, pelaku bisnis menyanksikan percepatan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah bisa membawa angin segar bagi usaha mereka. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Heribertus Gunawan saat ditemui Bisnis.com, di Surabaya.

“Yang memengaruhi trust pebisnis itu bukan semata seberapa giat pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Adapun faktor-faktor krusial yang lebih memengaruhi geliat bisnis, imbuhnya, adalah stabilnya inflasi, suku bunga rendah, kepastian hukum, kemudahan perizinan dan kestabilan politik. Apabila ini tidak terpenuhi, pembangunan infrastruktur tak banyak berarti.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.