Pelaksana Proyek Kereta Cepat Tunggu Hasil Amdal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kereta cepat AVE berhenti di stasiun Atocha, kereta tersebut tidak dapat berjalan karena sejumlah kabel serat optik hilang dicuri. Kabel tersebut digunakan sebagai alat berkomunikasi antar kereta dan stasiun.  Madrid, Spanyol, 8 Oktober 2015. Denis Doyle / Getty Images

    Sejumlah kereta cepat AVE berhenti di stasiun Atocha, kereta tersebut tidak dapat berjalan karena sejumlah kabel serat optik hilang dicuri. Kabel tersebut digunakan sebagai alat berkomunikasi antar kereta dan stasiun. Madrid, Spanyol, 8 Oktober 2015. Denis Doyle / Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menunggu hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan kalau hasil Amdal belum keluar maka izin pembangunannya tidak akan terbit.

    "Yang penting kami tunggu hasil Amdal. Kalau desainnya sudah, tinggal tunggu Amdalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.

    Jonan mengatakan izin trase Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC) sudah ditandatangani dan tahap selanjutnya mengurus izin badan usaha penyelenggara prasarana, surat pernyataan bahwa modal disetor tidak bisa ditarik kembali dan surat izin pembangunan.

    "Jadi kalau menyelenggarakan prasarana saya kira sebentar lagi ditandatangani, mungkin hari ini atau besok," ujarnya.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan pemancangan batu pertama kemungkinan di Walini.

    Hermanto meminta PT KCIC menentukan titik-titik sepanjang satu sampai dua kilometer untuk persiapan pemancangan batu pertama.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.